Korban Gempa Pijay Demo BPBD

Setelah sempat reda sekitar sebulan, kini persoalan rumah bantuan korban gempa bumi di Pidie Jaya

Korban Gempa Pijay Demo BPBD
Korban gempa asal Gampong Dayah Kulam Beuracan, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, Rosniah (47) berdiri didepan tenda halaman rumahnya. SERAMBI / IDRIS ISMAIL 

* Protes Namanya Hilang dari SK

MEUREUDU - Setelah sempat reda sekitar sebulan, kini persoalan rumah bantuan korban gempa bumi di Pidie Jaya kembali menuai protes. Menyusul selesainya validasi data yang dilakukan tim konsultan bentukan Pemkab setempat, ternyata banyak di antara nama para korban gempa yang rumahnya rusak dan telah didata sebelumnya, kini malah hilang dari daftar nama penerima bantuan rehab rumah yang baru di-SK-kan Bupati Pijay.

Mereka yang merasa dirugikan atas keputusan terbaru ini pun mendemo pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pijay pada Senin (26/2). Sebab menurut mereka, beberapa warga yang kondisi rumahnya roboh (rusak berat) hilang dari daftar, dan warga yang rumahnya rusak ringan dan tidak masuk dalam daftar nama penerima bantuan sebelumnya, kini malah mendapat bantuan.

Puluhan warga yang melakukan demo di Kantor BPBD Pijay ini, sebagian besar merupakan warga sejumlah gampong di Kecamatan Trienggadeng. Aksi untuk meminta penjelasan ini pun turut didampingi Camat dan Kapolsek Trienggadeng.

Saat warga mendatangi Kantor BPBD tersebut, Ketua Pelaksana (Satlak) BPBD Pijay, HM Nasir SPd bersama para kepala bidang (Kabid), sedang melakukan pertemuan dengan tim validasi data rumah rusak akibat gempa. Pertemuan itu juga membahas protes warga yang namanya tidak masuk dalam SK, untuk dicarikan solusi atas persoalan tersebut. Puluhan warga itu pun kemudian diundang ke kantor bupati, untuk didengarkan keluhannya.

“Warga yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar, kini malah tercatat sebagai penerima bantuan. Sementara, korban yang rumahnya roboh tak bisa ditinggali, kini malah masuk daftar tunggu untuk mendapat bantuan pada tahap selanjutnya. Padahal, korban yang rumahnya rusak berat seharusnya mendapat prioritas,” kata Amiruddin, perwakilan warga yang melakukan demo kemarin.

Warga lainnya, Fatimah Sulaiman, menilai bahwa upaya validasi data yang kesekian kali ini bukannya memperbaiki data sebelumnya, tapi malah membuat upaya verifikasi menjadi lebih amburadul. “Tim validasi bukannya menyempurnakan data sebelumnya, tapi malah banyak memasukkan nama baru secara dadakan, tanpa rekomendasi keuchik,” ungkapnya.

Ketua pelaksana BPBD Pidie Jaya, HM Nasir SPd, mengungkapkan bahwa pada pendataan sebelumnya, jumlah rumah rusak berat tercatat sebanyak 2.202 unit, dan rusak sedang 4.552 unit.

Saat data divalidasi karena banyak menuai protes warga, jumlah rumah rusak berat pun bertambah menjadi 3.032 unit, dengan selisih angka sebanyak 830 unit rumah. “Sedangkan jumlah rumah rusak sedang yang sebelumnya tercatat 4.552 unit, kini turun menjadi 2.801 unit,” kata HM Nasir SPd.

Selisih angka yang sangat jauh yakni mencapai seribuan unit itu, menunjukan pendataan yang sangat tidak akurat dan menujukkan buruknya sistem pendataan yang dilakukan. Bahkan meski data awal sudah diperbaiki oleh tim validasi, ketidaksesuaian data masih saja terjadi dan protes warga pun makin deras.

Warga yang rumahnya roboh total atau hancur sehingga tak bisa ditempati sama sekali, jelas menolak jika dimasukkan dalam kategori rumah rusak ringan. Karena dana bantuan untuk rehab rumah rusak berat, pemerintah memberikan dana Rp 85 juta/unit. Sementara untuk rumah rusak sedang hanya diberikan Rp 20 juta/unit.

Apalagi jika korban yang rumahnya jelas-jelas mengalami rusak berat, malah hilang dari daftar penerima bantuan yang kini telah di-SK-kan, karena dianggap kerusakannya masuk kategori rusak ringan. Sebab, untuk kategori ini, pemerintah malah tidak memberikan bantuan dana rehab rumah. Kecuali uang alakadarnya sebesar Rp 350.000 per rumah sebagai pengganti uang lelah bagi warga yang membersihkan puing bangunan rumahnya pascagempa. Sehingga, kecemburuan sosial di antara para korban gempa di kabupaten itu pun semakin tinggi.

“Saat ini, warga yang rumahnya rusak, namun masuk dalam daftar tunggu dalam penyaluran dana bantuan, sebanyak 832 unit. Kami akan akan menyampaikan laporan sekaligus memohon dana tambahan ke pemerintah pusat, agar 832 rumah itu bisa dibantu dalam tahun ini juga,” kata HM Nasir.(ag)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved