Pembahasan RAPBA Terhenti

Pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)

Pembahasan RAPBA Terhenti
SAIDAN NAFI, Anggota TAPA

BANDA ACEH - Pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan cikal bakal dokumen RAPBA 2018 terhenti. Dengan fakta tersebut, kebijakan untuk mempergubkan APBA 2018 tampaknya sulit dielak.

Pada Selasa kemarin, anggota Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Saidan Nafi bersama beberapa anggota tim lainnya datang ke DPRA, namun bukan untuk melanjutkan pembahasan dokumen KUA dan PPAS melainkan mengantar surat gubernur kepada Ketua DPRA.

Saidan Nafi yang juga Asisten III Setda Aceh kepada Serambi mengatakan, surat gubernur berupa pemberitahuan kepada Ketua DPRA tentang masa pembahasan RAPBA selama 60 hari namun belum menghasilkan kesepakatan. Surat tersebut, kata Saidan merupakan sinyal bahwa untuk menyelesaikan masalah RAPBA yang belum ada kesepakatan kedua belah pihak, perlu diambil sikap sesuai aturan.

Menurut Saidan Nafi, sesuai dengan isi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Aceh, khususnya berkaitan dengan penetapan APBD antara lain disebutkan, apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari hari kerja terhitung sejak disampaikan Rencana Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD oleh kepala daerah ke DPRD, maka kepala daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD.

Berkenaan dengan hal tersebut, kata Saidan Nafi, gubernur memandang perlu memberitahukan kepada DPRA bahwa batas waktu persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang RAPBA 2018 menjadi Qanun Aceh tentang APBA 2018 merujuk kepada ketentuan undang-undang tersebut.

Dikatakan Saidan, dalam pembahasan RRAPBA 2018, TAPA sudah melakukan sesuai ketentuan Permendagri Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pembahasan RAPBD 2018.

Pertama, dokumen KUA dan PPAS 2018 diserahkan TAPA ke Banggar DPRA pada 31 Juli 2017. Karena sampai Desember 2017 pembahasannya belum tuntas, maka untuk mempercepat pengesahannya, TAPA menyerahkan dokumen RAPBA 2018 kepada Banggar DPRA pada 4 Desember 2018.

Sampai 30 Desember 2017, pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018 belum juga ada kesepakatan dengan DPRA, TAPA dan Banggar DPRA kembali menjadwal ulang pembahasan. Pimpinan DPRA dan Banggar DPRA membuat jadwal baru pembahasan lanjutkan dokumen KUA dan PPAS 2018 pada 31 Januari- 7 Februari 2018. Namun TAPA tetap minta pada 1-5 Februari 2018 dan dibahas dengan Banggar DPRA bukan dengan komisi-Komisi. Kesepakatan tidak dicapai.

Jumat (9/2) malam, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Ketua DPRA, Tgk Muharuddin melakukan pertemuan untuk melanjutkan pembahasan dokumen KUA dan PPAS. Hasil pertemuan, kedua belah pihak sepakat melanjutkan pembahasan dengan merujuk kepada permintaan TAPA yaitu dibahas dengan Banggar DPRA bukan dengan komisi-komisi dewan dan mitra kerja SKPA-nya. Mengenai waktu tidak ditentukan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, ternyata hingga 27 Februari 2018 belum juga ada kesepakatan bersama, terutama mengenai pagu pendapatan dan belanja anggaran yang akan dimasukkan ke dalam dokumen KUA dan PPAS 2018. Usulan Gubernur senilai Rp 14,7 triliun belum disepakati.

“Makanya sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur mengambil jalan untuk menyusun dan menetapkan RAPBA tidak lagi melalui qanun melainkan peraturan daerah,” kata Saidan.

Ketika ditanya apakah tahapan RAPBA 2018 akan dilanjutkan ke pergub, menurut Saidan Nafi indikasi surat pemberitahuan gubernur kepada DPRA arahnya ke sana. “Tapi lihat saja nanti, apakah ke sana, karena sekarang ini saya hanya diminta Pak Sekda untuk mengantarkan surat gubernur kepada Ketua DPRA,” demikian Saidan Nafi.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help