MaTA: RAPBA Molor Lagi, Ekonomi Rakyat Kian Terjepit

Koordinator Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) Bidang Kebijakan Publik, Hafidh mengatakan, keterlambatan

MaTA: RAPBA Molor Lagi, Ekonomi Rakyat Kian Terjepit
Sekda Aceh, Drs Dermawan MM, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) beserta anggota, memenuhi undangan DPRA, dan diterima Wakil Ketua III DPR Aceh, Dalimi, SE. AK, Kamis (01/2). Dalam kesempatan itu Dermawan mengatakan, pembahasan KUA PPAS 2018 harus dibahas oleh Banggar DPR Aceh dengan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diwakili oleh tim TAPA. 

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) Bidang Kebijakan Publik, Hafidh mengatakan, keterlambatan pengesahan RAPBA bukan hanya terjadi tahun ini, tapi juga pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun inilah kondisinya paling terlambat dalam 12 tahun terakhir.

“Pengesahan RAPBA 2017 pada tahun lalu juga terlambat, namun dilakukan pada akhir Januari 2017. Sedangkan RAPBA 2018 sudah sampai akhir Februari 2018, belum juga disahkan,” kata Hafidh kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (28/2) menanggapi kembali molornya jadwal pengesahan RAPBA 2018, setelah TAPA tidak lagi membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) bersama Banggar DPRA, setelah gubernur menyurati Ketua DPRA, Selasa kemarin.

Hafidh mengatakan, DPRA dan Gubernur Aceh, telah menyandera hak-hak rakyat untuk menerima hasil pembangunan tepat waktu. Alasannya, tahun anggaran baru sudah berjalan dua bulan, pelaksanaan proyek, program dan kegiatan APBA 2018 belum juga bisa dimulai, karena RAPBA 2018-nya belum disepakati untuk bisa disahkan.

DPRA dan gubernur, kata Hafidh, telah melanggar sumpah dan janjinya kepada rakyat, yaitu akan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Sementara, alat untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran itu, salah satunya adalah RAPBA, pengesahan dan pelaksanaan proyeknya setiap tahun, setiap tahun terus terlambat dilaksanakan.

Akibat belum disahkannya RAPBA 2018, kata Hafidh, banyak hak keuangan rakyat yang harusnya bulan ini sudah bisa disalurkan, belum bisa dilakukan. Misalnya dana bantuan operasi sekolah (BOS) belum disalurkan ke sekolah-sekolah, sementara tahapan pelaksanaan Ujian Nasional bagi siswa SMA/SMK sudah dekat tinggal 1 bulan lagi.

Berikutnya, honor guru kontrak SMA/SMK, SLB dan tenaga pendidikan sebanyak 7.000 orang lebih belum bisa dibayar, kemudian honor pegawai kontrak yang berjumlah sekitar 8.000 an, juga belum dibayar, TPK PNS Provinsi juga belum dibayar dan lainnya.

Sementara di pedesaan dan perkotaan, akibat proyek fisik belum berjalan, transaksi penjualan batu bata, pasir, kayu milik masyarakat dan kebutuhan lainnya sepi dan lesu. Buruh bangunan banyak yang menganggur. “ Kehidupan ekonomi rakyat di pedesaan dan perkotaan makin terjepit,”ujar Hafidh.

Masyarakat, kata Hafidh, tidak mau tau dengan cara apa RAPBA itu mau disahkan, apakah melalui qanun atau pergub. Mereka berharap, proyek, program dan kegiatan, yang terdapat dalam APBA 2018, bisa secepatnya dijalankan, agar aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan dan perkotaan berjalan kembali.

Akibat kegiatan proyek APBA belum berjalan, jasa transportasi dan penjualan berbagai jenis barang yang terdapat di pedesaan dan perkotaan sepi pembeli. Semua orang tahu bahwa pergerakan ekonomi Aceh itu, masih sangat bergantung pada belanja pemerintah, yaitu pelaksanaan proyek APBA dan APBK.

Dalam belanja APBA itu, terdapat belanja APBK, yaitu dari sumber dana otsus sebesar 40 persen. “Jadi, kalau kegiatan protyek APBA nya belum jalan, dapat kita pastikan, aktivitas ekonomi di pedesaan dan perkotaan lesu.

Hal tersebut, kata Hafidh, harusnya menjadi landasan bagi anggota DPRA bersama Gubernur Aceh untuk secepatnya menuntaskan pembahasan dan pengesahan RAPBA 2018.

“Kalau kejadiannya sudah seperti ini, RAPBA bukan zaman now sekarang ini, bukan lagi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, tapi kita duga sudah menjadi bahan mainan politiknya pejabat elite di lembaga legislatif dan eksekutif,” ujarnya. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved