Opini

APBA dan Kebijakan Politik Anggaran

PERDEBATAN dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 terus menjadi polemik

APBA dan Kebijakan Politik Anggaran
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Mahasiswa berunjuk rasa di Gedung DPRA, Kamis (4/1/2018), karena terlambatnya pengesahan APBA Tahun 2018. 

Oleh Taufiq Abdul Rahim

PERDEBATAN dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 terus menjadi polemik elite Aceh (eksekutif, legislatif, dan birokrasi). Bahkan pembahasan menjadi tehenti (deadlock), sehingga menjadi keprihatinan berbagai pihak, kalangan yang merasa memiliki kepentingan bersama untuk memahami, bahwa anggaran belanja tersebut sebaiknya segera disahkan dan memiliki legitimasi hukum. Rakyat tidak perduli lagi, apakah Qanun ataupun Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap APBA 2018, akibat kondisi ekonomi Aceh saat ini sangat memprihatinkan, lesu atau tidak bergairah akibat peredaran uang yang semakin rendah.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini inflasi minus 0,31% (artinya; deflasi 0,31%) akibat uang yang beredar rendah di Aceh. Ibaratnya anatomi tubuh manusia bahwa uang adalah darah dalam aktivitas perekonomian. Di samping itu, pada triwulan pertama 2018 ini kemiskinan dan pengangguran juga meningkat di Aceh. Perhatian penting terhadap politik kebijakan anggaran adalah sesuatu yang sangat prinsipil terhadap teori barang sosial, atau barang publik melalui aspirasi dan kepentingan ekonomi rakyat Aceh merupakan dasar kebijakan penetapan APBA 2018.

Dalam kehidupan ekonomi dengan memperluas prinsip ekonomi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (resources) secara efisien. Hal ini dipercaya bahwa, diyakini adalah penentuan kebijakan anggaran tidak hanya merupakan masalah “politik” juga sesuai untuk analisis ekonomi. Karena kebijakan keuangan dan fiskal dihadapkan kepada pengalokasian penggunaan anggaran belanja Aceh (APBA) 2018 mesti dapat menyelesaikan persoalan kehidupan ekonomi masyarakat Aceh secara makro-ekonomi. Namun demikian, tidak semua kebijakan yang diasumsikan layak sama baiknya.

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, sebagaimana yang berlaku dalam aktivitas sektor swasta adalah merupakan permasalahan yang relatif (tidak mutlak), dengan menggunakan analisis ekonomi dapat saja membantu memberikan jawaban yang terbaik. Pertimbangan yang dilakukan dengan merancang suatu mekanisme, aturan, ketentuan untuk barang sosial yang berada dalam lingkungan analisis demokrasi politik dilaksanakan seefisien mungkin. Sehingga politik kebijakan keuangan dan fiskal anggaran belanja publik atau sosial dan efisiensi akan semakin menarik dianalisis, untuk kepentingan kehidupan masyarakat Aceh untuk kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Demikian juga, aktivitas ekonomi sektor swasta interaksi antara konsumen dan produsen dengan mengungkapkan preferensi yang ingin dibeli. Tujuan produsen dalam perilakunya sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal, memproduksi barang dan jasa menggunakan uang ingin dimiliki/dibeli konsumen dengan biaya serendah mungkin (minimum of cost).

Mendorong produktivitas
Kompetisi yang berlaku menjamin bahwa banyaknya macam barang atau jasa yang diproduksi adalah sesuai dengan keinginan kondisi Aceh aktivitas ekonomi masih sangat bergantung kepada alokasi, serta distribusi keuangan berasal dari pasokan dana pemeritah pusat dalam bentuk kegiatan ekonomi dari sektor pemerintahan yang menyediakan barang dan jasa modal mendorong perekonomian serta produktivitas di Aceh. Ini merupakan pandangan atau pemikiran sangat idealis dari sistem ekonomi, seharusnya berlaku di Aceh dalam realitas perekonomian yang mampu mendorong produktivitas dan pasar.

Dalam hal ini secara bersamaan, seringkali pasar tidak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, yaitu: Pertama, dalam konteks ini adalah pasar tidak dapat berfungsi secara efektif jika terdapat “eksternalitas”, yakni dimaksudkan suatu kondisi keuntungan konsumsi tidak dapat dibatasi dan dibebankan kepada konsumen tertentu saja atau aktivitas ekonomi menimbulkan biaya sosial yang tidak perlu dibayar oleh produsen atau konsumen yang menyebabkannya.

Kedua, pasar hanya dapat bereaksi terhadap permintaan efektif dari konsumen sebagaimana ditentukan oleh kondisi distribusi pendapatan sebelumnya, namun masyarakat mesti menilai apakah memang distribusi ini yang diinginkan. Dan, ketiga, terdapat persoalan pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat terselesaikan dengan sendirinya secara otomatis. Sehingga ketiga unsur utama ini menjadi pentingnya peran kebijakan politik anggaran.

Oleh karena itu, sesungguhnya kebijakan politik anggaran belanja publik dikehendaki tersedianya barang sosial dalam kehidupan masyarakat secara luas, yaitu sifat konsumsi barang sosial yang tidak bersaing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan pemerintah (eksekutif dan legislatif) terhadap anggaran belanja jika dikaitkan dengan; Pertama, alokasi sumber daya yang efisien, yaitu alokasi sumber daya guna apa yang paling diinginkan oleh konsumen (masyarakat) dengan biaya yang serendah-rendahnya;

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help