SAKA Gelar Diskusi Menelisik Rekam Jejak Calon Kepala SKPA

Memasuki bulan Maret tahun 2018, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, belum juga mengumumkan nama-nama

SAKA Gelar Diskusi Menelisik Rekam Jejak Calon Kepala SKPA
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, bersama pemateri lain, Jubir Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani, Redaktur Polhukam Serambi Indonesia, Yocerizal, Akademisi Unsyiah, Kurniawan, dan Kepala Sekolah Antikorupsi (SAKA), Mahmuddin memberikan keterangan pada diskusi publik dengan tema 'Menelisik Rekam Jejak Calon Kepala SKPA' di 3 in 1 Cafee, kawasan Lampineung, Banda Aceh, Selasa (6/3). 

BANDA ACEH - Memasuki bulan Maret tahun 2018, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, belum juga mengumumkan nama-nama calon kepala SKPA hasil lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Aceh yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Menyikapi hal tersebut, Sekolah Anti Korupsi (SAKA), Selasa (6/3) melakukan diskusi publik dengan tema ‘Menelisik Rekam Jejak Calon Kepala SKPA’. Kegiatan yang diikuti masyarakat umum itu berlangsung di 3 in 1 Café, di kawasan Lampineueng, Banda Aceh.

Ada empat pemateri yang dihadirkan pada kegiatan itu yaitu Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, Pakar Hukum Tata Negara Unsyiah, Kurniawan, Redaktur Polhukam Serambi Indonesia, Yocerizal, dan Jubir Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani.

Kepala SAKA, Mahmuddin saat membuka acara mengatakan kegiatan itu bertujuan melihat track record (rekam jejak) sosok calon kepala SKPA yang akan dipilih oleh Gubernur Aceh. “Seandainya Gubernur salah memilih pendampingnya, keadaan Aceh akan seperti ini lagi,” katanya saat membuka kegiatan itu.

Sementara Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani dalam pertemuan itu menyampaikan, pihaknya telah mengklasifikasi 192 nama pejabat dalam empat katagori, yaitu, hijau, putih, kuning, dan merah. ‘Hijau’ katagori baik dan memiliki kemampuan leadership, ‘putih’ tidak diketahui rekam jejaknya, ‘kuning’ tidak memiliki inovasi, dan ‘merah’ bermasalah.

Pengumpulan data rekam jejak dilakukan dengan metode wawancara, kajian dan analisis saat menjabat sebagai pejabat publik, dugaan permasalahan dengan hukum, inovasi dan reward saat menjabat sebagai pejabat publik, dan dari segi pemberitaan media massa.

“Catatan rekam jejak tersebut diharapkan menjadi salah satu catatan kritis pemerintah Aceh dalam konteks mencari pejabat yang baik dalam lingkungan Pemerintah Aceh.” ucapnya.

Sementara Jubir Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani dalam kesempatan itu hanya menjelaskan proses rekrutmen yang dilakukan tim pansel. Menurutnya, seleksi tersebut telah dilakukan secara profesional dan independen. “Proses ini dilakukan seobjektif mungkin,” katanya.

Kurniawan dalam kesempatan itu banyak menjelaskan mengenai hukum dalam proses melakukan seleksi. Dia mengatakan, Gubernur Irwandi telah menunjukkan niat baiknya dengan merangkul orang baik dalam pemerintahannya melalui proses seleksi lelang jabatan.

“Pak Irwandi sudah menunjukkan niat baik ingin merangkul orang baik. Disinilah pentingnya kontribusi publik dengan memberi rekam jejak kepada Gubernur. Karena intelektualitas saja tidak cukup dalam memimpin daerah, tapi moralitas jauh lebih penting,” ujarnya.

Redaktur Polhukam Serambi Indonesia, Yocerizal juga memberi pandangannya mengenai proses seleksi pejabat eselon II. Dikatakan, semua pihak pasti sepakat jika calon kepala SKPA yang terpilih nanti adalah mereka yang benar-benar memiliki track record bagus.

Karena itu, masukan yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menjadi penting, bukan sekedar ‘membisiki’ tanpa dasar yang tak ubahnya makelar jabatan. Namun sambungnya, masukan kepada Gubernur sebaiknya tidak hanya datang dari GeRAK saja, tetapi juga dari lembaga lain sehingga informasi yang diterima Gubernur menjadi lebih beragam dan variatif.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved