920 Tenaga Kontrak Satpol PP dan WH Aceh Dinonaktifkan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh, Dedy Yuswadi sejak 1 Januari 2018

920 Tenaga Kontrak Satpol PP dan WH Aceh Dinonaktifkan
SERAMBINEWS.COM/YUSMANDIN IDRIS

* Kepala BKA: Semuanya Perlu Dirasionalkan

BANDA ACEH - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh, Dedy Yuswadi sejak 1 Januari 2018 tak memperpanjang kontrak 920 Satpol PP dan WH Aceh yang sudah habis masa kontrak mereka, 31 Desember 2017. Sebelumnya saat masih aktif, mereka bertugas di kabupaten/kota dan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) di Banda Aceh. “Kebijakan itu kita ambil karena masa kontrak tahunan sudah habis pada tanggal 31 Desember 2017. Selain itu, sampai Maret 2018, RAPBA 2018 belum juga disahkan, baik dalam bentuk qanun maupun pergub,” kata Dedy kepada Serambi di ruang kerjanya, Banda Aceh, Rabu (7/3).

Menurut Dedy, kebijakan yang juga bisa dipahami para petugas yang kontrak mereka tak diperpanjang itu, juga sudah dilapornya kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Kamaruddin Andalah yang kini juga menjabat Plt Bupati Pidie Jaya. Dedy menyebutkan dari 920 petugas itu, 400 di antaranya bertugas di kabupaten/kota. Padahal menurut aturan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal itu tidak diperbolehkan lagi karena masing-masing pemerintah harus membiayai tenaga kontrak sesuai jenjang pemerintahannya.

Tahun ini, kata Dedy pihaknya sudah mengusul dalam RAPBA untuk kebutuhan tenaga kontrak Satpol PP dan WH 600 orang, namun hingga kini belum ada kepastian disetujui atau tidak karena belum disahkannya RAPBA menjadi APBA. Di sisi lain, Dedy mengakui jumlah Satpol PP dan WH Aceh itu terlalu banyak dibanding Sumatera Utara yang hanya 150 orang. Begitu pun, Dedy mengembalikan sepenuhnya hal ini kepada Gubernur terkait berapa anggaran untuk kebutuhan ini yang disetujui.

Dedy menambahkan pihaknya hanya meminta dilibatkan dalam proses perekrutan untuk membantu pihak Badan Kepegawaian Aceh dan Inspektorat. Menurutnya, keterlibatan mereka diperlukan karena mereka yang memakai tenaga Satpol PP dan WH Aceh, sehingga mereka yang lebih mengetahui teknisnya, misalnya jenis kompetensi yang perlu direkrut dan pembatasan usia calon 21-45 tahun.

Diokonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Kamaruddin Andalah mengaku sudah menerima surat dari Kasatpol PP dan WH Aceh terkait tak diperpanjang kontrak 920 Satpol PP dan WH Aceh itu. Bahkan, diakuinya surat itu juga sudah dibalas dengan meminta rasionalisasi perekrutan tenaga kontrak 2018. Menurut Kamaruddin, hal ini juga diserukan kepada SKPA lainnya karena secara keseluruhan jumlah tenaga kontrak Pemprov Aceh saat ini mencapai 8.369 orang atau hampir sama dengan jumlah PNS 9.136 orang. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved