Mawardi: Gugatan tak Halangi Proses Anggaran

Pakar hukum senior yang juga mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah), Mawardi Ismail SH MHum

Mawardi: Gugatan tak Halangi Proses Anggaran
SERAMBINEWS.COM
MAWARDI ISMAIL,Pakar Hukum 

BANDA ACEH - Pakar hukum senior yang juga mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah), Mawardi Ismail SH MHum berpendapat, setiap gugatan tidak akan menghalangi pelaksanaan peraturan yang sudah disahkan. Namun, apabila Mahkamah Agung (MA) RI mengabulkan gugatan itu, menurut Mawardi, biasanya akan ada kebijakan peralihan.

Mawardi mengemukakan pendapat tersebut saat dihubungi Serambi di Banda Aceh, Rabu (7/3) sore, terkait adanya ancaman DPRA yang akan menggugat Gubernur Aceh ke MA apabila Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBA) 2018 senilai Rp 14,7 triliun disahkan melalui peraturan gubernur (pergub), bukan qanun.

“Yang perlu diketahui JR (judicial review -red) itu bisa dilakukan terhadap peraturan di bawah undang-undang. Ketika DPRA akan melakukan JR terhadap pergub, berarti sama juga dengan JR terhadap peraturan lainnya. Intinya, JR tidak akan menghentikan proses anggaran,” imbuh Mawardi yang juga mantan anggota DPRD Aceh dari Golkar.

Ia juga menyampaikan bahwa gugatan terhadap pergub bukan hanya DPRA yang bisa ajukan, tapi siapa saja yang memiliki legal standing (kedudukan hukum). Akan tetapi, masyarakat sebenarnya tidak mempersoalkan apakah RAPBA ditetapkan melalui qanun atau pergub. “Yang penting, ya cepat disahkan,” ucapnya.

“Bagi masyarakat, yang terpenting sekarang APBA bisa disahkan. Masyarakat tidak mempersoalkan apakah harus ditetapkan dengan qanun atau pergub, meskipun idealnya APBA ditetapkan dengan qanun. Tapi proses penyelesaian melalui qanun berlarut-larut, ini menjadi rugi besar daerah,” tambahnya.

Karena pengesahan RAPBA terus berlarut-larut, sambung Mawardi, maka harus ada jalan ke luar yang harus diambil untuk mengakhiri ketidakpastian pengesahan anggaran daerah. Apalagi, saat ini Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum mengesahkan RAPBA 2018.

“Pergub itu bukan pilihan, tapi konsekuensi dari kebuntuan pembahasan. Peraturan selalu menyediakan jalan keluarnya,” ujarnya.

Ia tambahkan, keterlambatan pembahasan memang sudang sering terjadi beberapa tahun terakhir. “Ini barang kali bisa menjadi pelajaran bagi kita agar ke depan tidak terulang lagi,” lanjutnya.

Dekan Fakultas Hukum Unsyiah periode 2005-2009 yang sudah purnabakti sebagai dosen ini berharap para elite Aceh tidak “bermain-main” dengan APBA. Soalnya, keterlambatan pengesahan RAPBA 2018 sudah sangat merugikan masyarakat dan daerah.

“Kita harus sadar bahwa ketergantungan ekonomi Aceh pada APBA sangat besar. Jika ini mandek, maka mandek semua. Ini bisa dilihat dari pembangunan tidak berjalan dan ekonomi mandek sehingga banyak sekali orang yang rugi. Makanya jangan bermain-main dengan APBA,” demikian Mawardi Ismail. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help