MaTA Sorot Penyidikan Kasus Disperindagkop

LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe

MaTA Sorot Penyidikan Kasus Disperindagkop
ALFIAN, Koordinator MaTA

* Minta Jaksa Segera Tetapkan Tersangka

LHOKSEUMAWE - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada program fasilitasi pengembangan usaha kecil di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Lhokseumawe. Pasalnya, sudah hampir setahun kasus ini telah masuk dalam tahap penyidikan.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lhokseumawe sedang mengusut kasus dugaan korupsi di Disperindagkop setempat, terkait program fasilitasi pengembangan usaha kecil senilai Rp 745 juta, bersumber dalam APBK Kota Lhokseumawe tahun 2015. Sesuai keterangan Kasi Pidsus Kejari Lhokseumawe, Saiful Amri pada akhir Januari 2018 lalu, pengusutan kasus ini sudah dimulai sejak penghujung tahun 2016 silam.

Di mana indikasi awal, pada bantuan berupa pengadaan kelontongan/sembako yang diperuntukkan untuk 63 pelaku usaha, ada yang fiktif ataupun jumlah yang diteken penerima tidak sesuai dengan jumlah yang dia terima. Itu pun yang diterima pelaku usaha dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang sesuai dokumen paket tersebut. Bahkan, pada Maret 2017, kasus ini sudah masuk dalam tahap penyidikan. Namun, anehnya sampai saat ini belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan.

Koordinator LSM MaTA, Alfian, Kamis (8/3), menjelaskan, memang sudah seharusnya jaksa segera mengumumkan siapa saja yang jadi tersangka, karena kasus ini sudah lama masuk dalam tahap penyidikan. Di samping juga meminta jaksa untuk dapat menelusuri siapa saja yang menikmati aliran dana yang diduga adanya tindak pidana korupsi tersebut. “Jadi, siapa saja yang menikmati aliran dana, juga harus dijadikan tersangka, jangan tebang pilih,” tukasnya.

Dia memastikan, LSM MaTA akan terus mengawal kasus tersebut mulai dari tahap penyidikan di tingkat kejaksaan, terutama terkait penetapan tersangka, hingga proses hukum pada Pengadilan Tipikor nantinya. “Jadi, kita akan fokus melakukan pengawalan pada kasus ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Lhokseumawe, Saiful Amri yang dikonfirmasi secara terpisah via telepon, mengakui sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dia menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait berapa jumlah resmi kerugian negara. “Kemungkinan, dalam pekan ini sudah ada hasil audit BPKP,” demikian Saiful Amri.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help