Kadisperidagkop Lhokseumawe Jadi Tersangka

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Pidsus Kejari) Lhokseumawe ternyata telah menetapkan Kepala Dinas

Kadisperidagkop Lhokseumawe Jadi Tersangka
Internet
Ilustrasi 

* Kasus Dugaan Korupsi Program Fasilitasi Pengembangan UKM

LHOKSEUMAWE - Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Pidsus Kejari) Lhokseumawe ternyata telah menetapkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Kadisperindagkop) Kota Lhokseumawe berinisial HM sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada program fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah (UKM) di disperindagkop setempat. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus dugaan korupsi di Disperindagkop Kota Lhokseumawe, terkait program fasilitasi pengembangan UKM senilai Rp 745 juta, bersumber APBK Lhokseumawe tahun 2015.

Berdasarkan keterangan Kasi Pidsus Kejari Lhokseumawe, Saiful Amri kepada Serambi, akhir Januari 2018 lalu, pengusutan kasus ini sudah dimulai sejak akhir tahun 2016 silam. Di mana dari indikasi awal, pada program bantuan berupa pengadaan kelontongan/sembako yang diperuntukkan bagi 63 pelaku usaha tersebut, ternyata ada yang fiktif atau pun jumlah yang diteken penerima tidak sesuai dengan jumlah yang dia terima. Bahkan, yang diterima pelaku usaha juga dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang sesuai dengan dokumen paket tersebut.

Dari fakta-fakta itu, maka pada Maret 2017 lalu, status kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Maka sejak saat itu, pihak jaksa terus mengumpulkan barang bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi, mulai dari penerima bantuan, pihak Disperindagkop, dan juga saksi ahli. Jumlah keseluruhan saksi yang sudah dimintai keterangan mencapai 70 orang. Hasil penyidikan jaksa, untuk sementara ini diduga kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 300 juta lebih. Meskipun begitu, hasil audit BPKP sejauh ini belum diterima oleh pihak kejaksaan.

Kasi Pidsus Kejari Lhokseumawe, Saiful Amri yang dikonfirmasi Serambi via telepon, Jumat (9/3), menyatakan,pihaknya sudah menetapkan HM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai tersangka dalam kasus tersebut sekitar dua bulan lalu. Penetapan tersangka terhadap HM ini, terang dia, dikarenakan pihaknya sudah memiliki lebih dari dua alat bukti yang sah. “Namun, sejauh ini kita belum memintai keterangan HM dengan status tersangka. Tapi, ditargetkan dalam waktu dekat ini, dia akan kita mintai keterangan sebagai tersangka,” paparnya.

Saat ditanya apakah ada peluang bertambah tersangka, menurut Saiful Amri, sejauh ini belum tertutup kemungkinan tersebut. Karena pihaknya masih terus melakukan penyidikan. “Kita juga masih menunggu hasil audit BPKP terkait berapa jumlah kerugian negera dalam kasus ini,” pungkas Saiful Amri.

Klaim Sudah Sesuai Aturan
Sementara itu, Kadisperindagkop Lhokseumawe, HM yang dihubungi via telepon selular oleh Serambi, Jumat (9/3) sekitar pukul 14.27 WIB, untuk mengkonfirmasi terkait penetapan dia sebagai tersangka oleh jaksa, tidak menjawab panggilan. Namun, sesuai keterangan HM saat dikonfirmasi Serambi via telepon pada Jumat, 26 Januari 2018 lalu, dia mengakui pernah dipanggil ke jaksa untuk dimintai keterangan terkait paket program fasilitasi pengembangan usaha kecil tersebut. Kala itu, dia memastikan, kalau penyaluran bantuan di paket tersebut sudah sesuai aturan. “Tidak ada yang fiktif dan jumlah bantuan yang diterima oleh penerima sesuai dengan dokumen yang ada,” tukasnya.(bah)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help