Prof Syahrizal Abbas: Jangan Permainkan Nasib Rakyat

Semua jajaran pemangku kepentingan di Aceh hendaknya mengutamakan nasib rakyat

Prof Syahrizal Abbas: Jangan  Permainkan Nasib Rakyat
Prof Syahrizal Abbas

BANDA ACEH - Semua jajaran pemangku kepentingan di Aceh hendaknya mengutamakan nasib rakyat dan jangan sekali-kali mempermainkan need rakyat, tapi justru seharusnya mendahulukan kebutuhan rakyat, bukan kehendak kelompok atau personal.

Hal itu diungkapkan Guru Besar UIN Ar-Raniry, Prof Dr Syahrizal Abbas MA, kepada kru Radio Serambi FM, dalam acara Cakrawala membeda editorial (Salam) Serambi Indonesia, Jumat (9/3), berjudul Pergub Dulu, Urus Gugatan Kemudian.

Menurut akademisi yang juga Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry ini, esensi dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) itu adalah diskusi untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh, mulai dari high level hingga tataran grass root (akar rumput). “Bagaimanapun, APBA bisa memastikan terwujudnya kebutuhan ekonomi yang berujung kesejahteraan rakyat, karena itu keputusan politik yang terkait dengan itu haruslah memihak kepada rakyat,” tutur Syahrizal yang juga mantan Kadis Syariat Islam Aceh.

Ketika ditanya tentang urgensi sebuah pergub sebagai landasan hukum APBA 2018, Syahrizal secara diplomatis menjawab, esensi APBA untuk kebutuhan rakyat. Pembahasan yang bisa jadi menghabiskan waktu, jelas bisa mengorbankan kepentingan rakyat. Bagaimanapun, platform APBA adalah memihak rakyat. Di sisi lain, RAPBA berhubungan langsung dengan pelayanan kepada rakyat, baik itu rumah sakit, sekolah, atau layanan publik lainnya.

Di bagian lain, guru besar ini mengapresiasi langkah Kemendagri yang telah mendengarkan masukan dari dua kubu pembahas RAPBA, yaitu pihak eksekutif dan legislatif Aceh. Hanya saja langkah taktis dan dinamis dari Kemendagri tetap dibtuhkan, untuk finalisasi nasib RAPBA 2018.

Ketika ditanya seputar rencana langkah DPRA untuk melakukan judicial review (JR) kepada Mahkamah Agung (MA) seandaianya Gubernur Irwandi mempergubkan RAPBA 2018, Syahrizal menyatakan itu oke-oke saja, karena hak semua warga negara. Namun, ia menngingatkan, langkah JR itu tak menghambat proses finalisasi anggaran. “Intinya itu tak ada koneksi dengan kebijakan finalisai anggaran. Konon lagi, nasib rakyat dan pelayanan kepada rakyat karuslah diutamakan,” ujar Syahrizal.

Seperti diberitakan harian ini kemarin, dampak dari belum disahkannya RAPBA 2018, sekitar 700 perawat dan tenaga medis yang dikontrak di tiga rumah sakit (RS) milik Pemerintah Aceh, yaitu Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin (RSUZA), Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), serta Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, sampai bulan Maret ini belum juga menerima honorarium bulanannya.

Para perawat dan tenaga medis itu mulai resah dan terus bertanya kepada pihak manajemen rumah sakit kapan honor bulanan mereka dibayar.

Hal yang sama juga berlaku pada ribuan honorer dan tenaga kontrak Pemerintah Aceh, seperti jajaran Satpol PP/WH hingga polisi hutan, serta lainnya. Mereka kini sebagian besar hidup dalam jeratan utang, akibat tidak menerima jerih seperti bulan bulan sebelumnya. (nur)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved