Wakaf Baitul Asyi

Tanah Wakaf Aceh Kewenangan Saudi

Rencana pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekkah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Pusat ditanggapi

Tanah Wakaf Aceh Kewenangan Saudi
Drs H Daud Pakeh 

MEULABOH - Rencana pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekkah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Pusat ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Aceh, HM Daud Pakeh. “Itu kewenangan Arab Saudi,” kata Daud Pakeh menjawab Serambi di Meulaboh, Minggu (11/3).

Daud Pakeh dimintai tanggapannya menjelang kembali ke Banda Aceh setelah berada di Meulaboh sejak Sabtu menghadiri beberapa kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kemenag Aceh Barat.

Ketika dimintai tanggapan soal tanah wakaf Aceh di Mekkah yang direncakan dikelola oleh BPKH, Daud Pakeh sempat mengatakan, “Saya tidak berkewenangan banyak berkomentar soal itu.”

Menurutnya, terkait rencana BPKH mengelola tanah wakaf Aceh di Mekkah, yang berkewenangan menyikapi hal itu adalah pihak Arab Saudi. “Tidak berkewenangan di Kemenag Aceh,” tandasnya.

Seperti diberitakan, sejak beberapa hari terakhir masyarakat Aceh dihebohkan dengan rencana Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ingin mengelola tanah wakah Aceh di Mekkah, Arab Saudi. Beragam tanggapan yang umumnya menentang rencana itu mencuat tajam di ranah publik.

Informasi terkait rencana pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekkah berawal dari pertemuan BPKH dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/3).

Dalam pertemuan itu BPKH menyampaikan rencana investasi atau pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah yang berlokasi sekitar 400 meter dari Masjidil Haram.

Koordinator BPKH, Anggito Abimanyu, sebagaimana dilansir sejumlah media nasional menyebutkan, pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla diikuti Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI. Alwi Shihab. Dalam kesempatan itu, Anggito mengatakan, pihaknya juga bertemu dengan beberapa investor Arab Saudi untuk melakukan administrasi, terutama terkait dengan tanah wakaf Aceh.

“Itu dimiliki oleh wakaf Aceh dan sudah ada ikrarnya, ikrar wakafnya sudah ada. Sudah diinvestasikan oleh wakifnya, wakif di Arab Saudi dan itu kita sedang proses negosiasi,” kata Anggito.

Penentangan terhadap rencana itu antara lain disuarakan oleh Pang Ulee Komando Aneuk Muda Alam Peudeung Al-Asyi (Komandan Al-Asyi), Tuanku Warul Waliddin, anggota DPRA Asrizal Asnawi, Lembaga Penyelamat Sejarah dan Budaya Aceh, Peusaba Aceh atau Peubeudoh Sejarah Adat dan Budaya Aceh, Organisasi Suara Rakyat Aceh (SURA), dan Ketua DPP Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, Polem Muda Ahmad Yani.(riz/nas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help