Wakaf Baitul Asyi

Pahami Baik-baik, Begini Bunyi Ikrar Wakaf Habib Bugak Aceh di Mekah Ratusan Tahun Lalu

Wakaf Aceh yang saat ini dikelola oleh nadzir di Arab Saudi bukanlah aset pemerintah

Pahami Baik-baik, Begini Bunyi Ikrar Wakaf Habib Bugak Aceh di Mekah Ratusan Tahun Lalu
Kolase Serambinews.com/net
Kolase foto dua hotel di atas tanah wakaf Habib Bugak di Mekkah, Arab Saudi, lukisan Habib Bugak, dan surat wakaf 

Bukankah dalam ikrar Habib Bugak Aceh, bahwa Baitul Asyi itu diperuntukkan bagi jamaah haji asal Aceh untuk tinggal di sana saat beribadah haji?

Munawar menjelaskan, kompensasi yang diberikan saat ini berupa uang 1.200 riyal tentu adalah musyawarah atau mufakat dari Pemerintah Arab Saudi.

“Baitul Asyi itu kan sudah dikembangkan, di sana sudah ada hotel. Karena (hotel) sudah disewakan oleh Pemerintah Saudi, maka dari situlah kompensasi diberikan kepada semua jamaah haji asal Aceh saat ibadah haji,” kata Munawar A Djalil.

BENDAHARA Baitul Asyi, Muhammad Sayid membagikan uang Baitul Asyi kepada JCH Kloter 1 Aceh di Mekkah, beberapa tahun lalu.
BENDAHARA Baitul Asyi, Muhammad Sayid membagikan uang Baitul Asyi kepada JCH Kloter 1 Aceh di Mekkah.

Dulu, lanjutnya, beberapa tahun setelah Habib Bugak meninggal, jamaah haji asal Aceh masih tinggal di Baitul Asyi saat ibadah haji.

“Karena dulu kan nggak banyak jamaah hajinya, dan sekarang karena perluasan Masjidil Haram, di situ juga sudah dibangun hotel, dan tentu jika jamaah haji Aceh tinggal di situ pasti tidak cukup kamarnya. Maka Pemerintah Saudi memutuskan membagi kompensasi dari pada hotel yang dibangun di atas tanah wakaf Baitul Asyi tersebut,” jelas Munawar A Djalil.

Terakhir, Munawar A Djalil menjelaskan, soal tanah wakaf Aceh di Mekah itu hanya Pemerintah Saudi yang memiliki otoritas untuk itu.

(Baca: BPKH Incar Wakaf Aceh di Mekah)

(Baca: Komandan Al-Asyi Kecam Rencana Pemerintah Pusat Kelola Tanah Wakaf Aceh di Mekkah)

“Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah tidak punya hak untuk melakukan intervensi. Saya yakin sebagai negara yang menjalankan syariat Islam, tidak mudah bagi Saudi untuk keluar dari tuntunan ajaran Islam terutama dalam hal wakaf,” kata Munawar.

“Bagi saya apapun bentuk usaha pengembangan yang akan dilakukan oleh BPKH, harus sepengetahuan Pemerintahan Aceh dan tentu penggunaan, manfaat, dan peruntukannya sesuai dengan ikrar wakif yaitu Habib Abdurrahman Bin Alwi AlHabsyi,” pungkasnya.(*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help