Rabithah Alawiyah Surati Menag

Rabithah Alawiyah Pidie dan Pidie Jaya sebagai satu-satunya perwakilan resmi lembaga pencatat

Rabithah Alawiyah Surati Menag
Ribuan santri yang tergabung dari tiga lembaga yakni Rabithah Silahturahmi Santri se-Aceh (RASSA), Front Pembela Islam (FPI) dan lembaga Acheh Future melakukan aksi demo ke wisata pantai di Gampong Keutapang Mameh, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur. SERAMBI/SENI HENDRI 

* Tolak Rencana BPKH Mengelola Wakaf Tanah Habib Bugak di Mekkah

BANDA ACEH - Rabithah Alawiyah Pidie dan Pidie Jaya sebagai satu-satunya perwakilan resmi lembaga pencatat dan tempat berhimpunnya keturunan Nabi Muhammad SAW (Rasulullah) di Aceh, turut menentang rencana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) untuk ikut campur dalam pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekkah, Arab Saudi. Mereka menegaskan, pengelolaan wakaf tanah Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al Habsy (Habib Bugak) yang juga merupakan keturunan Rasulullah tersebut menjadi urusan internal Pemerintah Arab Saudi sebagai penerima wasiat.

Ketua DPC Rabithah Alawiyah Pidie dan Pidie Jaya, H Sayed Muslim Hasan Al-Bahsein SH mengatakan, sebagai salah satu keturunan Nabi Muhammad di Aceh, pihaknya punya kewajiban moral untuk menjaga agar wakaf tanah dari Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al Habsy tersebut tetap sesuai dengan peruntukannya, dan juga dikelola oleh pihak yang berhak.

“Dan pihak yang paling berhak untuk mengelola wakaf tanah Al-Habib yang telah dibangun sejumlah hotel berbintang di Mekkah tersebut adalah Pemerintah Arab Saudi selaku penerima wasiat langsung dari Al-Habib,” jelas Sayed Muslem kepada Serambi, kemarin.

Oleh sebab itu, tegasnya, Rabithah Alawiyah Pidie dan Pidie Jaya sengaja mengirim surat penolakan resmi kepada Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin cq BPKH. Surat bertanggal 12 Maret 2018 dan ditandatangani H Sayed Muslem Hasan Al-Bahsein SH sebagai ketua dan Sayyid Abdullah Umar Al Khairit selaku wakil sekretaris tersebut, sebutnya, merupakan sikap resmi Rabithah Alawiyah Pidie dan Pidie Jaya atas rencana BPKH yang telah menciptakan polemik di masyarakat Aceh.

Dia menegaskan, dalam surat yang tembusannya turut ditujukan ke DPP Rabithah Alawiyah, Gubernur Aceh, serta Serambi Indonesia itu, pihaknya dengan nyata dan lantang menegaskan kalau pengelolaan tanaf wakaf Habib Bugak di Mekkah tersebut menjadi wewenang Pemerintah Arab Saudi sebagai penerima wasiat langsung Al-Habib. “Itu berarti, keinginan BPKH untuk campur tangan dalam mengelola wakaf tanah putra Aceh keturunan Arab tersebut di Mekkah, tidak bisa diterima alias harus ditolak,” tegasnya.(pon)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help