Ratusan Kader KB Tuntut Honor

Ratusan kader Keluarga Berencana (KB) geruduk kantor bupati Aceh Singkil, Senin (12/3)

Ratusan Kader KB Tuntut Honor
KADER KB menaruh tas dan rompi di teras kantor bupati Aceh Singkil, sebagai bentuk protes lantaran honor mereka tidak dibayar, Senin (12/3). 

* Geruduk Kantor Bupati Singkil

SINGKIL-Ratusan kader Keluarga Berencana (KB) geruduk kantor bupati Aceh Singkil, Senin (12/3). Mereka menuntut pembayaran honor yang belum dibayar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Aceh Singkil.

Sampai di kantor bupati di kawasan Pulau Sarok, Singkil, ujung tombak pelopor KB di tingkat desa itu menaruh tas serta rompi di teras. Ini dilakukan sebagai bentuk protes lantaran haknya tidak kunjung dibayar pemerintah.

Honor yang tidak dibayar, mulai tahun 2016 lalu. Biasanya enam bulan yang dibayar hanya empat bulan. Malah, honor tahun 2017 sama sekali belum dibayar. Begitu juga dengan tahun 2018, hingga Maret belum juga dibayar. “Anehnya SK surat keputusan pengangkatan kader KB berlaku setahun. Tapi, honor yang dibayar hanya enam bulan tiap tahunnya,” kata kader KB.

Setelah berkerumun di teras kantor bupati, kader pelopor KB yang berasal dari 116 desa itu diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Aceh Singkil, Mohd Ichsan, dan Asisten Administrasi Umum Yusfa Hanum di aula kantor bupati untuk berdialog.

Dalam pertemuan itu, Yusfa Hanum menyatakan honor kader KB segera dibayar Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ia mempersilahkan kaum hawa datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. “Silahkan ibu-ibu meluncur ke sana untuk ambil honor,” kata Yusfa.

Akan tetapi, kader KB menolaknya. Mereka mengaku sudah kehilangan kepercayaan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan. Sebabnya, sebulan lalu saat beraudensi dengan Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali terkait permasalahan yang sama. Dalam audensi pertama pihak Pemberdayaan Perempuan akan membayar honor dalam lima hari, tapi ternyata tidak terbukti.

Seorang kader lainnya mengatakan bahwa saat beraudensi dengan Wakil Bupati, pihak dinas terkait berjanji akan melunasinya. “Waktu itu, Pak Wakil Bupati menelpon orang dinas Pemberdayaan Perempuan, mereka berjanji bayar dalam lima hari, tapi ternyata tidak. Makanya, kami hilang kepercayaan sama Dinas Pemberdayaan Perempuan,” ujar Butet, salah satu kader KB.

Setelah berdiskusi, akhirnya disepakati pembayaran honor kader KB dilakukan di kantor bupati. Nilai honor kader KB sebesar Rp 75 ribu per bulan. Honor itu relatif kecil, namun anehnya pembayarannya bisa tertunggak. Tidak dibayar tepat waktu, itulah yang membuat pelopor KB kecewa hingga ramai-ramai datang ke kantor bupati.(de)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved