APBK 2018 Aceh Utara belum Jelas

Rancangan APBK tahun 2018 Aceh Utara yang sudah disahkan pada 27 Desember 2017, hingga kini belum

APBK 2018 Aceh Utara belum Jelas
MASSA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lhokseumawe dan Aceh Utara berdemo ke gedung DPRK Aceh Utara, Rabu (28/2). 

* Dana Aspirasi Jadi Persoalan

LHOKSUKON - Rancangan APBK tahun 2018 Aceh Utara yang sudah disahkan pada 27 Desember 2017, hingga kini belum dapat direalisasikan untuk membayar utang dan juga melaksanakan program yang sudah dicantumkan dalam APBK tersebut. Hal ini karena Pemkab Aceh Utara dan dewan belum menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun APBK 2018.

Untuk diketahui, pagu APBK yang disahkan dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRK pada 27 Desember 2017, senilai Rp 2,377 triliun lebih. Hasil evaluasi tim Gubernur Aceh, meminta pemkab Aceh Utara untuk membayar utang seratusan miliar rupiah, menunda pengadaan mobil untuk bupati dan wakil bupati serta dua unit lagi untuk pengamanan tertutup (pamtup).

Informasi yang diperoleh Serambi dari berbagai sumber, Badan Anggaran (Banggar) DPRK dan dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara, sudah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan tersebut. Bahkan sampai larut malam. Namun, sampai sekarang belum ada kesepakatan bersama.

Menurut infomasi, TAPK berharap supaya anggota DPRK Aceh Utara mengurangi dana aspirasinya pada APBK 2018, sehingga sebagian dana aspirasi itu dapat digunakan untuk membayar utang. Namun, pihak anggota DPRK Aceh Utara menolaknya, dengan alasan sudah diusulkan sejak pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plaform Prioritas sementara (KUA-PPAS).

Beberapa anggota dewan menolak dimintai tanggapannya terkait persoalan ini. “Harusnya kalau tidak boleh kita usulkan (program dari dana aspirasi), sejak pembahasan dulu disampaikan. Sedangkan sekarang tak mungkin lagi, karena kami sudah berjanji dengan masyarakat, dan program kami juga untuk kepentingan masyarakat,” ujar seorang anggota dewan yang tak ingin ditulis namanya.

Sedangkan anggota DPRK dari Fraksi Nasdem Bakhtiar kepada Serambi menyebutkan, persoalan timbul setelah APBK disahkan. Namun, ia mengaku tidak mengetahui persoalan yang timbul tersebut. “Saya sekarang di komisi A, bukan di Banggar. Kami belum duduk bersama, sehingga belum mengetahui persoalan yang menyebabkan APBK belum bisa direalisasikan,” katanya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussalem (BEM Unimal) Muslem Hamidi kepada Serambi kemarin menyebutkan, terkait persoalan utang pemkab seperti ada yang ditutupi. Karena sebelumnya utang yang disebutkan mencapai Rp 280 miliar, tapi ada juga yang menyebutkan Rp 173 miliar. “Kita berharap pemkab dan dewan segera menindaklanjuti arahan tim gubernur Aceh, sehingga dapat direalisasikan,” katanya.

Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf kepada Serambi menyebutkan, APBK tahun 2018 segera dicairkan dalam waktu dekat. Namun, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan, tidak ada jawaban pasti. Dalam tahun ini Pemkab Aceh Utara akan fokus membayar utang kepada pihak ketiga dengan jumlah mencapai Rp 173 miliar. Sedangkan untuk pembangunan masih dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana otonomi khusus dan dana lainnya.

“Arahan dari Gubernur Aceh dalam tahun ini melunasi utang. Karena itu target kami jika tak selesai dengan APBK murni, akan kita lunasi utang dengan APBK perubahan. Jadi, tidak ada lagi pinjaman dalam tahun ini, karena memang fokus bayar utang,” ujar Wabup.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved