Banda Aceh Harus Jadi Contoh Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pilot project dalam

Banda Aceh Harus Jadi Contoh Pencegahan Korupsi
WALI Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, melakukan pertemuan dengan Tim Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut, di ruang kerjanya, selasa (13/3). 

* Pertemuan Wali Kota dengan KPK

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pilot project dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegarasi. Hal itu disampaikan tim KPK yang diwakili Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Satgas Koruspgah) Wilayah 1 Sumbagut, Yuliawan dan Ardiansyah, saat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, di ruang kerja wali kota, Selasa (13/3).

Dalam pertemuan itu Wali Kota Banda Aceh didampingi Sekdako Ir Bahagia DiplSE, Asisten Administrasi Umum, Drs Tarmizi Yahya MM, Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh, Ritasari Pujiastuti dan Kepala BPKK, Drs Purnama Karya MM.

KPK menilai Pemko Banda Aceh sudah mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, melalui proses perencanaan dan penganggaran terintegrasi dengan aplikasi e-Budgeting (gabungan dari aplikasi e-Musrenbang dan iRen) yang dimilikinya. Selain apresiasi terhadap pengelolaan keuangan, KPK juga memberikan apresiasi terhadap aplikasi e-Kinerja dan layanan perizinan online.

Pada kesempatan itu Yuliawan meminta agar daerah lain, khususnya di Aceh, dapat menjadikan Banda Aceh sebagai rujukan dalam pengelolaan keuangan, pelayanan perizinan serta pengelolaan kinerja pegawai. “Banyak aplikasi milik Pemko Banda Aceh yang bisa diadopsi. Untuk apa jauh-jauh kalau di Banda Aceh ada, kan bisa menghemat anggaran,” pesan Yuliawan.

Pihak KPK juga mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan penguatan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat. Penguatan itu dalam bidang kemandirian, penguatan organisasi dan peningkatan kualitas SDM APIP. Dengan begitu peran APIP ke depan bisa lebih optimal dalam pencegahan area rawan korupsi yang mungkin timbul.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, mengatakan, pemerintahannya sangat terbuka bagi siapapun. Terkait dengan ada program-program yang dinilai berhasil dan layak dipelajari dan diadopsi oleh daerah lain, dia menyatakan siap berbagi keberhasilan. Beberapa daerah, kata wali kota, sudah mengadopsi aplikasi yang dimiliki pemko. “Kami membuka diri kepada semua daerah untuk dapat mengadopsi aplikasi yang ada di Banda Aceh secara gratis atas dasar semangat saling berbagi pakai,” ujarnya.

Aminullah meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan serta standar operasional dan prosedur (SOP) yang berlaku. Penekanan ini tak lain agar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintah kota tidak tersangkut masalah hukum.(aji/rel)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved