Salam

APBA Dipergubkan Karena Kasihan Rakyat

“APBA 2018 akan dijalankan dengan Peraturan Gubernur atau Pergub. Kita sebetulnya tidak ingin pergub

APBA Dipergubkan Karena Kasihan Rakyat
DIRJEN Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, memimpin rapat lanjutan pembahasan RAPBA 2018 dengan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan TAPA di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (13/3). 

“APBA 2018 akan dijalankan dengan Peraturan Gubernur atau Pergub. Kita sebetulnya tidak ingin pergub. Tapi keadaan mendesak dan tidak bisa dielakkan lagi. Kasihan rakyat, sudah lama tertunda-tunda pembangunan di Aceh,” kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, di Jakarta.

Agar tak bermasalah di kemudian hari, sejak kemarin, Tim Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) “menyisir” kembali seluruh komponen dalam Rancangan Pergub APBA sehingga nantinya tidak ada lagi yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Gubernur Irwandi Yusuf dalam pertemuan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga sangat berhati-hati terkait komponen anggaran dalam APBA 2018. Ia secara tegas mempersilakan Tim Pusat meneliti seluruh usulan Rancangan Pergub APBA. “Kira-kira yang akan menjerat saya silakan dicoret,” kata Gubernur Irwandi yang menginginkan APBA 2018 benar-benar bersih dari unsur-unsur pelaggaran.

Dalam implementasinya nanti, Irwandi mengingatkan para Kepala SKPA yang nanti akan dia lantik, harus benar-benar taat hukum dan nenjalankan tugas sesuai hukum. “Bukan taat kepada gubernur. Bila nanti ada kepala SKPA kedapatan mencuri, saya memastikan akan memenjarakannya,” tegas Irwandi Yusuf.

APBA 2018 ini memang membuat sejarah bagi Aceh. Untuk pertama kalinya, APBA dijalankan berdasarkan Peraturan Gubernur, bukan berdasarkan qanun atau peraturan daerah sebagaimana sebelumnya. Sebagai satu konsekuensi dari “macetnya komunikasi” antara eksekutif dan legislatif, perjalanan Pergub ini nanti tentu akan banyak “pernak-perniknya”. Di antara persoalan yang akan dihadapi Pergub itu adalah gugatan keabsahan yang mungkin akan diajukan kalangan DPRA ke Mahkamah Agung.

Ya, itu memang resiko dari sebuah kondisi yang sudah boleh dikatakan darurat. Betapa tidak, sudah tiga bulan RAPBA tak selesai pembahsan bersama dewan. Entah siapa yang mau mengaku salah. Yang pasti, banyak orang sudah “menjerit”. Ada ratusan perawat kontrak di tiga rumah sakit milik Pemerintah Aceh yang sudah morat-marit karena tiga bulan belum terima honor. Ada juga ratusan anggota satpol yang terpaksa diputuskan kontrak karena tak ada dana untuk membiayai mereka. Dan banyak lagi kalangan yang sudah kesulitan gara-gara APBA belum disahkan.

Dengan alasan kondisi seperti itulah kemudian APBA itu dijalankan dengan Pergub. Alasannya, ya “demi rakyat” sebagaimana sudah dijelaskan tadi.

APBA yang total duitnya mencapai sekitar 15 triliun rupiah itu, memang tak semuanya akan dinikmati rakyat. Bahkan, sebagian duit itu pun nanti akan ke luar Aceh, termasuk luar negeri, sebagai belanjaan pemerintah. Sedangkan sebagian lagi uang itu akan berputar-putar di Aceh. Ia menjadi beasiswa anak kurang mampu, siswa berprestasi, gaji PNS dan honorer, serta lain-lain. Makanya, APBA dikatakan sebagai alat vital bagi pemerintah provinsi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Karenanya pula, APBA itu harus dijalankan tepat waktu setiap tahun. Tidak boleh dipermain-mainkan, karena ini menyangkut nasib rakyat dan daerah.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help