Usulan Bayar Utang Membengkak

APBK Aceh Utara 2018 yang sudah disahkan pada 27 Desember 2017, tapi sampai sekarang tak bisa dicairkan

Usulan Bayar Utang Membengkak

* Dari Rp 33 M dalam APBK Menjadi Rp 192 M

LHOKSUKON - APBK Aceh Utara 2018 yang sudah disahkan pada 27 Desember 2017, tapi sampai sekarang tak bisa dicairkan karena persoalan utang yang diduga ditutupi. Jumlah dana yang diusulkan untuk bayar utang saat pembahasan anggaran 2018 adalah Rp 33 miliar. Namun, belakangan Bupati melaporkan kalau jumlah utang mencapai Rp 192 miliar.

Sehingga DPRK Aceh Utara menolak rencana pemkab yang akan menggunakan dana sebesar Rp 159 miliar lagi untuk membayar utang, karena tak diusulkan saat pembahasan. Sedangkan hasil evaluasi tim Gubernur Aceh meminta Pemkab Aceh Utara untuk membayar secara keseluruhan utang pada pihak ketiga.

Untuk diketahui, pagu APBK yang disahkan dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRK pada 27 Desember 2017 senilai Rp 2,377 triliun lebih. Saat evaluasi, tim Gubernur Aceh meminta Pemkab Aceh Utara untuk segera membayar utang seperti yang dilaporkan bupati, dan menunda pengadaan mobil dinas bagi bupati, dan wakil bupati, serta dua unit lagi untuk tim pengamanan tertutup (pamtup).

“Utang yang diusulkan saat pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp 33 miliar. Setelah kita sahkan APBK pada 27 Desember 2017 lalu, kemudian dibawa ke gubernur untuk dievaluasi. Tapi, pada 2 Januari 2018, kami mendapat surat dari bupati kalau jumlah utang mencapai Rp 192 miliar,” ujar Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil SE kepada Serambi, Rabu (14/3).

Bahkan, jelasnya, hasil evaluasi tim Gubernur Aceh meminta Pemkab Aceh Utara untuk membayar semua utang yaitu Rp 192 miliar itu sesuai surat bupati yang juga disampaikan kepada gubernur dan kalangan dewan. “Yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana dengan sisa utang Rp 159 miliar yang tak diusulkan atau disampaikan kepada kami saat pembahasan, sehingga tak masuk dalam pembahasan anggaran. Sedangkan APBK sendiri sudah disahkan,” tukasnya.

“Kami sebenarnya sepakat untuk membayar semua utang pada pihak ketiga. Tapi apakah secara hukum dibenarkan jika APBK sudah disahkan, tapi masih bisa usulkan anggaran lagi untuk bayar utang. Kalau secara hukum membenarkan, kami bersedia untuk memasukkan utang tersebut dalam APBK,” tegas Ketua DPRK.

Tapi kalau hal tersebut bertentangan secara hukum, ulas Ismail, dewan akan menolak usulan bupati tersebut untuk menghindari jadi temuan nantinya. “Persoalan kedua adalah, surat yang dikirim bupati jumlah utangnya Rp 192 miliar. Tapi dalam surat yang diteken Sekda, jumlah utangnya sebesar Rp 173 miliar. Kami jadi bingung dengan perbedaan jumlahnya ini. Karena itu, harus ada audit inspektorat terkait jumlah utang tersebut,” pungkas Ismail A Jalil.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Utara pada Selasa (13/3) malam, kembali menghadiri rapat pertemuan di kantor bupati untuk membahas persoalan APBK 2018 yang sampai sekarang belum bisa dicairkan. Namun, rapat tersebut belum menelurkan kesepakatan apapun antara pemkab dengan dewan dalam soal usulan pembayaran utang. “Belum ada kesepakatan. Kami tidak berani jika APBK yang sudah disahkan masih diutak-atik lagi, karena nantinya akan jadi temuan,” ucap seorang anggota DPRK Aceh Utara.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved