DPD RI Dorong Kemandirian Energi Pedesaan

KOMITE II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)

DPD RI Dorong Kemandirian Energi Pedesaan

KOMITE II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Energi dan Kemandirian Desa termasuk desa 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar), di Gedung B Dewan Perwakilan Daerah RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/3/).

Turut hadir antara lain Anggota Komite II DPD RI, Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas), Dirjend Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dirjend Desa Tertinggal, Direktur PLN dan Kementerian ESDM. RDP tersebut untuk menindaklanjuti pertemuannya dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang pada Senin (26/2/2018) di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam RDP tersebut, kepada Kepala BPH Migas, H Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma, anggota DPD RI Asal Aceh yang juga duduk di Komite II, mempertanyakan harga gas yang bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain, sementara Pemerintah sudah menetapkan satu harga untuk gas dan BBM.

Selain harga gas yang bervariasi, ikut diperparah dengan permainan agen penyalur yang yang jual gas subsidi kepada penerima yang tidak berhak. Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, mengatakan, saat ini pemerintah sedang memfokuskan pada program BBM Satu Harga.

Dimana, di desa-desa akandibangun sub penyalur BBM agar distribusi BBM semakin merata. Dalam pemaparan singkatnya, Fanshurullah Asa menjelaskan, bahwa tugas pihaknya adalah menjalankan UU Migas No.22/2002. Dalam UU Migas dijelaskan ada enam poin yang dikerjakan BPH Migas. Pertama, mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM.

Kedua,mengatur dan menetapkan cadangan BBM nasional. Ketiga, mengatur dan menetapkan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM. Keempat, BPH Migas bertugas mengatur dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa. Kelima, mengatur dan menetapkanharga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan-pelanggan kecil. Serta Keenam, mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi. Sedangkan Permen ESDM 36/ 2016 terdapat dua poin penting.

Pertama, memberikan penugasan kepada badan usaha P3BJJBT danP3 JBKP pada lokasi tertentu. Kedua, melakukan pengaturan pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketetapan pelaksanaan pendistribusian JBKP di lokasi tertentu.

Selain itu, Asa juga menjelaskan,tentang ESDM 40/2016. Dimana tugas BPH Migas adalah mengkoordinasikan besaran tarif pengangkutan gas bumi melaluipipa untuk industri tertentu. Dijelaskan, dalam menjalankan tugasnya BPH Migas mengacu pada UU Migas Nomor 22/ 2001 Pasal 1 ayat 24 dan ayat 10, yang menyatakan bahwa badan pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaandan pendistribusian BBM dan gas bumi pada kegiatan usaha Hilir, adapun kegiatan usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan pengangkutan penyimpanan dan atau Niaga.

Tentang Penyaluran
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menjelaskan, jumlah penyalur di Indonesia saat ini sekitar 7.455 penyalur (Pertamina), terdiri dari Pertamina 7. 216 penyalur, AKR 142 penyalur dan Shell , Total dan Vivo 95 penyalur.

Sedangkan jumlah desa di Indonesia sebanyak 82.505 Desa. “Hal ini menyebabkan ketersediaan BBM melalui penyalur menjadi terkendala”, ujarnya. Hingga saat ini, BPH Migas telah mengeluarkan peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2015 tentang sub penyalur. Dengan begitu maka ketersediaan BBM di masyarakat terjamin.

Dia menambahkan, dalam proses penerbitan Permen ESDM BPH Migas membuat peraturan ketat cadangan terkait cadangan operasional badan usaha. “Saat ini belum ada Kepmen ESDM yang mengatur tentang pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM. Karena itu BPH Migas membutuhkan payung hukum, maka BP Migas akan membuat peraturan setelah adanya payung hukum. BPH Migas juga telah merevisi 52 ruas eksisting dan telah membuat efisiensi toll fee.

Contoh BPH Migas telah merevisi ruas Arun Belawan. Selain itu BPH Migas akan membuat harga gas menjadi 1 harga (per region) di mana harga gas di bawah harga LPG 3 kg,” papar Asa. Disebutkan, Kuota tahun 2018 sebesar 7.500.000 KL, Realisai JBKP tahun 2017 mencapai besaran 7.045.719 KL, sedangkan Realisasi Solar, Biosolar tahun 2017 mencapain 14.511.781 KL.

Sedangkan dalam hal mengkoordinasikan dan menetapkan besaran tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa untuk industri tertentu. Di sini terdapat banyak izin usaha dedicated, hilir di dalam satu daerah sehingga membuat tumpang tindih dalam mendistribusikan gas bumi melalului pipa.

Oleh karena itu, melalui PERMEN ESDM Nomor 19 tahunn 2009 perlu dilakukan adanya pengaturan wilayah jaringan Distribusi (WJD) oleh BPH Migas dimana dalam satu wilayah hanya dikuasai oleh 1 badan usaha.

Selain terkait gas dan BBM, Haji Uma juga mempertanyakan kesulitan pengencer BBM di kioskios mendapat BBM untuk dijual, masalah kabel listrik yang semberaut di jalan lintasan Aceh Tenggara - Gayo Lues sehingga menelan korban jiwa. Haji Uma juga meminta PLN membantu mengalirkan arus listrik untuk pompanisasi air di persawahan seperti yang sekarang terjadi di Pirak Timur Aceh Utara yang terancam gagal panen akibat kekeringan.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help