Salam

Pergub APBA 2018, akan Lebih Efisienkah?

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, Peraturan Gubernur atau Pergub APBA 2018 yang telah disahkan bukan merupakan

Pergub APBA 2018, akan Lebih Efisienkah?
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf membahas tentang persoalan APBA tahun anggaran 2018 di Kementerian Dalam Negeri. 

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, Peraturan Gubernur atau Pergub APBA 2018 yang telah disahkan bukan merupakan keinginan menteri tetapi menindaklanjuti perintah undang-undang yang menyebutkan, apabila sampai batas waktu yang ditetapkan tidak ditemukan kesepakatan antara gubernur dan DPR Aceh dalam pembahasan RAPBA, maka dilaksanakan melalui pergub.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah telah memberi waktu selama satu minggu kepada DPRA dan Gubernur Aceh untuk menemukan kata sepakat. “Tapi nyatanya, tak ada kesepakatan,” jelas Mendagri.

Pertanyaan besar masyarakat adalah apa untung ruginya jika APBA dijalankan dengan Pergub? Tjahjo Kumolo menyampaikan salah satu jawaban dari pertanyaan itu. “Salah satu konsekwensi dari Pergub APBA adalah anggaran tidak boleh melebihi dari anggaran tahun lalu. Itu artinya akan ada Rp 230 miliar yang akan terpangkas,” kata Mendagri.

Setelah pengesahan itu, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang diketuai Sekda Aceh, Drs Dermawan MM mengaku lega. “Tapi, secara teknis dalam dua hari ini kami masih harus melakukan penyempurnaan,” kata Darmawan. Langkah selanjutnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menetapkan dan menyusun Daftar Pelaksaan Kegiatan atau DPK untuk selanjutnya dioperasionalkan.

APBA 2018 yang dipergubkan itu bernilai total Rp 15,194 triliun. Anggaran itu disetujui setelah tim Mendagri melihat dan memeriksa usulan program dan kegiatan bersama anggarannya, ternyata memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Jamaluddin.

Tidak banyak orang yang mengkhawatirkan anggaran yang dijalankan dengan peraturan gubernur ini. Berbagai lapisan masyarakat malah menyampaikan kelegaannya karena anggaran-anggaran yang sudah tertahan berbulan-bulan akhirnya kini bisa dicairkan.

Senator Aceh, Ghazali Abbas Adan, mengingatkan, sesuai doktrin dan semangat pasal 23 ayat (1) UUD Negara RI 1945, bahwa APBA itu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Saya yakin selain doktrin dan semangat UUD 1945 ini juga doktrin dan semangat amanah yang merupakan pancaran keimanan, menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh sebagai pemangku amanah melaksanakan APBA,” katanya.

Ya, harapan-harapan banyak kalangan yang kita tangkap antara lain, berharap APBA produk eksekutif dan dioperasionalkan dengan pergub ini berjalan lancar dan prorakyat. Kemudian, dalam pelaksanaannya harus mendapat pengawasan ketat secara fair dari berbagai kalangan, termasuk kalangan legislatif. Bahwa, DPRA mungkin tak mengakui pergub APBA, itu persoalan lain. Yang pasti tanggung jawab pengawasan roda pembangunan daerah tetap melekat pada dewan. Toh, gaji dan biaya operasional lembaga legislatif juga bersumber dari APBA.

Impian masyarakat sejak lama terhadap APBA dan APBK di seluruh Aceh adalah dialokasikan dan dioperasionalkan secara efektif dan efisien. Dulu terdengar salah satu sebab anggaran daerah tidak efisien karena adanya proyek siluman dan dana aspirasi dewan. Nah, sekarang, keduanya tak tertampung, maka ini menjadi momentum yang tepat bagi eksekutif untuk membuktikan kepada rakyat bahwa APBA kali ini akan efisien atau hemat dan lebih bermanfaat. Semoga!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help