GeRAK Menduga Ada Gratifikasi

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menduga dalam usulan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi (PT CA)

GeRAK Menduga Ada Gratifikasi
ASKHALANI, Koordinator GeRAK Aceh 

* Terkait Usulan Perpanjangan HGU PT CA

BLANGPIDIE - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menduga dalam usulan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi (PT CA) ada pihak-pihak yang menerima ‘bonus’ atau gratifikasi.

“Kita ketahui, Pak Sofyan Jalil berkomitmen HGU yang tidak dipakai dan digunakan selama puluhan tahun, maka tidak diperpanjangkan lagi. Sayangnya ada pihak, malah mendukung perpanjangan HGU yang selama ini mati suri, ini ada apa,” ujar Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani.

Untuk itu, kata Askhal, pihaknya akan mencari sejumlah bukti untuk melapor ke KPK dan Kejagung sejumlah oknum yang diduga menerima gratifikasi dan oknum yang telah memberikan laporan palsu tentang kondisi PT CA.

“Ini perlu dilakukan, jika tidak, ‘mafia’ HGU ini akan terus merajalela,” sebutnya.

Menurut dia informasi yang diterima, ada oknum Kanwil BPN selama ini sering memberikan laporan palsu pada BPN tentang kondisi PT CA. Dalam laporannya, oknum itu menyampaikan bahwa PT CA selama sangat baik, padahal kondisinya masih hutan belantara dan tidak terurus, serta meresahkan masyarakat sekitar.

“Selama ini oknum itu bukan lagi sebagai pegawai BPN yang melihat secara objektif, tapi sudah menjadi pengacaranya mereka. Jika benar (terbukti), selain dipecat, oknum itu harus dipenjara, karena masuk dalam kategori korupsi,” sebutnya.

Askhalani mendukung langkah Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) dan BPN-RI yang menurunkan tim verifikasi dari BPN-RI, sehingga bisa melihat langsung kondisi PT CA yang masih hutan belantara dan terurus sejak HGU diberikan.

“Untuk itu, kita meminta agar apa yang dilakukan oleh Bupati Abdya dan Gubernur Aceh menolak perpanjang HGU PT CA, bisa dikabulkan, terlebih ada wacana lahan itu dijadikan sawah baru, dalam rangka menjaga citra dan khas Abdya sebagai kabupaten penghasil ‘Breuh Sigupai’,” sebutnya.

Menurutnya dari hasil tinjauan di lapangan beberapa waktu lalu, sangat jelas, mereka tidak serius mengelola dan tidak berdampak positif bagi daerah maupun masyarakat, maka tidak ada alasan BPN membela PT CA, tegas Askhalani.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved