Mendagri tak Izinkan Pembentukan KPA Dana Otsus

Rencana Gubernur Irwandi Yusuf pada tahun 2018 ini melimpahkan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus)

Mendagri tak Izinkan Pembentukan KPA Dana Otsus
GUBERNUR Aceh, Irwandi Yusuf, berbincang dengan sejumlah bupati/wali kota usai pertemuan membahas rencana pelaksanaan dana Otsus kabupaten/kota 2018 oleh KPA dan ULP di Ruang Rapim P2K Setda Aceh 

* Terkait Pengelolaan oleh Kabupaten/Kota

BANDA ACEH - Rencana Gubernur Irwandi Yusuf pada tahun 2018 ini melimpahkan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) jatah kabupaten/kota sebesar 40 persen atau senilai Rp 32 triliun dari pagunya Rp 8 triliun yang telah disepakati dengan bupati/wali kota dalam rapat dua pekan lalu di Banda Aceh, melalui Pembentukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, PPK pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada SKPK kabupaten/kota, ternyata belum mendapat persetujuan dari Mendagri.

Alasan Mendagri tak merestuinya adalah karena tidak sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini disampaikan Mendagri melalui Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah, Drs Indra Baskoro MSi dalam surat balasannya Nomor 903/1489/Keuda tanggal 26 Maret 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh.

Alasan Mendagri tak menyetujui rencana Gubernur Irwandi Yusuf untuk melimpahkan kewenangan sebagian pengelolaan dana otonomi khusus ke kabupaten/kota itu, dijelaskan Mendagri pada surat balasannya dalam empat poin.

Pertama, pada pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Kalau di Aceh namanya SKPA.

Poin 2, pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menegaskan bahwa pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD, selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang. Maksudnya adalah kepada Kepala Bidang di SKPA dan Kepala UPTD.

(Baca: Beredar Video Pelaku Pencurian Kabel Listrik Terbakar Hingga Wajahnya Gosong, Warganet Malah Ngakak)

Poin 3, Pasal 11 ayat (3) PP yang sama menegaskan bahwa penetapan kepala unit kerja pada SKPD berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besarana jumlah uang yang dikelola, beban kerja,lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Maksud dari pasal ini adalah penetapan KPA, PPTK, PPK dan lainnya harus dalam lingkup organisasi Pemerintah Aceh, tidak boleh ke luar.

Pada poin 4, berkenaan dengan hal tersebut di atas, rencana penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, PPK pembantu dan bendahara pengeluran pada SKPD kabupaten/kota, untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana otonomi khusus yang dialokasikan pada kegiatan kabupaten/kota tidak diperkenankan karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dimaksud.

Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM, melalui Juru Bicara Gubernur Aceh, Saifullah Abdul Gani yang dimintai konfirmasinya terkait surat balalasan Mendagri kepada gubernur itu mengatakan, benar bahwa tanggal 20 Maret 2018 Gubernur Irwandi ada menyurati Mendagri. Intinya tentang rencana hendak melimpahkan sebagian pengelolaan dana otsus ke kabupaten/kota melalui pembentukan KPA, PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved