Parpol Dilarang Naikkan Atribut

Partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 dilarang menaikkan atribut partai, kecuali bendera dan nomor partai

Parpol Dilarang Naikkan Atribut
KOLASE/SERAMBINEWS.COM
Nomor urut Palok Aceh untuk Pemilu 2019 

* Kecuali Bendera dan Nomor

BANDA ACEH - Partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 dilarang menaikkan atribut partai, kecuali bendera dan nomor partai dengan tujuan sosialisasi sebelum dimulainya masa kampanye. Pelarangan tersebut diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh, Drs Zuraida Alwi MPd, Senin (26/3), mengatakan, larangan itu juga telah disampaikan oleh KPU RI dan Bawaslu RI melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan masing-masing partai politik.

Bahkan, kata Zuraida, pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, Polres Aceh Besar, Satpol PP Aceh, Satpol PP Banda Aceh, Satpol PP Banda Aceh, serta Panwaslu Banda Aceh dan Aceh Besar.

“Saat ini kita melihat banyak alat peraga kampanye yang terpasang. Itu dipasang setelah ditetapkan partai politik menjadi peserta pemilu. Nah, persoalannya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi kampanye dilaksanakan tiga hari setelah DCT,” katanya.

Sedangkan penetapan daftar calon tetap (DCT) akan dilaksanakan pada September mendatang. Karena itu, Zuraida mengingatkan, meskipun parpol tersebut sudah menjadi peserta Pemilu, bukan berarti bisa langsung melakukan kampanye di luar jadwal.

“Kampanye kan sudah diatur dengan jadwal. Ketika mereka melakukan itu, berarti ada aturan yang mereka tabrak. Karena itu, hari ini (kemarin) Bawaslu Aceh berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menertibkan itu semuanya,” ujarnya.

Ketika parpol tidak taat kepada aturan, Bawaslu sudah berkomitmen melakukan penertiban. “Kita sudah berkomitmen, pada 28 Maret besok, kita akan menertibkan (atribut partai) itu seluruhnya,” katanya didampingi Ketua Bawaslu Aceh, Dr Muklir SSos SH MAP.

Sebelumnya, lanjut Zuraida, Bawaslu Aceh juga telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh peserta pemilu dan instansi terkait pada 21 Maret 2018 di Hotel Mekah, Banda Aceh. “Jadi, kita sudah sampaikan mengenai aturan kampanye,” tukasnya.

Meskipun penertiban yang dilakukan pada 28 Maret besok hanya terfokus di Banda Aceh dan Aceh Besar, namun Zuraida berharap penertiban serupa juga dilakukan semua kabupaten/kota. “Kita berharap 23 kabupaten/kota bisa bergerak sama,” harapnya.

Zuraida juga menjelaskan bahwa melakukan kampanye di luar jadwal juga bisa dikenakan sanksi denda dan pidana. Kemudian, sambungnya, semua alat peraga kampanye yang diturunkan paksa oleh petugas akan disita dan tidak dikembalikan lagi ke partai.

“Karena ini masuk dalam tahapan pencegahan, Bawaslu belum masuk ke penindakan. Kita imbau kepada mereka untuk ditertibkan sendiri sebelum tanggal 28 Maret 2018. Karena setelah itu nanti kita masuk ke penindakan. Komitmen kita seperti itu,” demikian Zuraida. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved