SerambiIndonesia/

Bupati/Wali Kota Tetap Ingin Dana Otsus Dikelola di Daerah

Para bupati dan wali kota di Aceh menyatakan masih tetap ingin mengelola jatah pembagian dana otonomi

Bupati/Wali Kota Tetap Ingin Dana Otsus Dikelola di Daerah
SAIFANNUR, Bupati Bireuen

* Akan Datangi Kemendagri

BANDA ACEH - Para bupati dan wali kota di Aceh menyatakan masih tetap ingin mengelola jatah pembagian dana otonomi khusus (otsus)-nya sebesar 40 persen di daerahnya masing-masing.

Hal ini disampaikan Bupati Bireuen Saifannur, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, dan Setda Kota Lhokseumawe Bukhari AKS kepada Serambi secara terpisah, Selasa (27/3) saat dimintai tanggapannya tentang sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang belum mengizinkan pembentukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu pengelolaan dana otsus jatah kabupaten/kota di masing-masing daerah.

Bupati Saifannur selaku Ketua Asosiasi Kepala Kabupaten/Kota se-Aceh yang dimintai tanggapannya terkait hal itu atas mengatakan, ia sama sekali tidak menyangka rencana Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang ingin menunjuk KPA pelaksanaan kegiatan dana otsus di kabupaten/kota ternyata tidak diizinkan Mendagri. Alasan Mendagri adalah hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saifannur mengatakan, pada periode pertama (2007-2012) Irwandi menjadi Gubernur Aceh, ia pernah melimpahkan pengelolaan pelaksanaan paket-paket proyek dana otsus jatah kabupaten/kota di daerah masing-masing, yakni mulai tahun 2010 hingga 2012.

Pada saat itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sudah lahir dan Mendagri tidak mempermasalahkannya. Tapi kenapa pada saat Irwandi terpilih lagi memimpin Aceh untuk kedua kalinya (periode 2017-2022), permintaan arahan Gubernur Aceh kepada Mendagri agar diizinkan membentuk KPA, PPTK, PPK Perbantuan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPK kabupaten/kota, Mendagri tidak mengizinkannya, dengan alasan belum sesuai dengan perundang-undangan. “Ini terkesan aneh,” ujar Saifannur.

Pernyataan senada juga disampaikan Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali. Ia mengaku terkejut ketika mendengar kabar dari Gubernur Irwandi Yusuf bahwa permintaan arahannya kepada Mendagri dinyatakan belum sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mawardi beralasan, pada periode pertama Irwandi menjabat Gubernur Aceh, pada saat APBA diqanunkan, gubernur justru melimpahkan kewenangan pengelolaan dana otsus jatah kabupaten/kota--saat itu masih mencapai 60 persen--untuk pelaksanaan paket-paket proyek kepada bupati/wali kota di daerah dengan cara pembentukan KPA, PPTK, PPK pembantu, dan bendahara pengeluran pembantu. “Nah, pada saat itu Mendagri tidak menegurnya seperti sekarang melalui surat pada 26 Maret 2018. Seingat saya sistem itu berjalan mulus sampai berakhir masa jabatan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh, 15 Juni 2012,” ujar Mawardi Ali.

Belajar dari pengalaman pelaksanaan paket proyek otsus tahun 2008 dan 2009, lanjut Mawardi Ali, semua paket proyek dana otsus dilakukan oleh pejabata SKPA dan hasilnya tidak maksimal.

Banyak proyek otsus kabupaten/kota maupun provinsi yang telantar dan menyisakan anggaran cukup besar pada akhir tahun. Daya serap anggaran tidak maksimal. Makanya mulai tahun 2010-2012, Gubernur Irwandi Yusuf, melimpahkan pengelolaan pelaksanaan paket proyek otsus kabupaten/kota di masing-masing SKPK kabupaten/kota.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help