DPRA jangan Permainkan Kabupaten/Kota

DPRA diminta konsisten dengan keputusannya yang akan kembali merevisi Qanun No 2 Tahun 2008 tentang Tatacara

DPRA jangan Permainkan Kabupaten/Kota
IQBAL AHMADY, Direktur Parameter Institute

* Terkait Perubahan Qanun Dana Otsus

BANDA ACEH - DPRA diminta konsisten dengan keputusannya yang akan kembali merevisi Qanun No 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Ini merupakan perubahan ketiga yang dilakukan setelah sebelumnya diubah pada tahun 2016 dan 2014.

Menurut Direktur Parameter Institute, Iqbal Ahmady, perubahan qanun tersebut selama ini sarat dengan kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu di DPRA. Ia berharap hal itu tidak terjadi lagi ke depan, karena dampaknya, kabupaten/kota akan merasa seperti dipermainkan.

“Wacana DPRA ini sebuah terobosan dalam peta politik di Aceh pasca-Pilkada 2017. Tetapi yang harus diwaspadai oleh bupati dan wali kota, apakah manuver politik DPRA ini bersifat jangka pendek atau jangka panjang? Jangan sampai sarat dengan kepentingan politik kelompok,” kata Iqbal Ahmady dalam siaran pers yang diterima Serambi, Sabtu (31/3).

Iqbal mengatakan, rencana perubahan ketiga qanun dana otsus ini juga tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang di provinsi. Ada dua indikator, pertama karena kemenangan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh yang notabenenya dari PNA, dan kedua karena polemik Pergub APBA 2018.

“Dua indikator ini telah mengubah haluan penyaluran dana otsus. Dulu DPR Aceh sangat terburu-buru merevisi Qanun Otsus agar dikelola oleh provinsi, tetapi ternyata sikap politik mereka salah dikemudian hari. Beberapa masukan dari pihak LSM pada saat itu juga tidak digubris oleh DPRA,” ungkapnya.

Apabila kondisi politik menjadi indikator perubahan qanun, maka kabupaten/kota akan menjadi korban dari setiap kebijakan. “Dulu diberikan, kemudian dicabut, ini diberikan lagi, mungkin nanti di cabut lagi. Apakah bupati/ wali kota menerima ketidak pastian tersebut, sedangkan mereka mempunyai wilayah?” tambah Iqbal.

Pihaknya mengaku bukan ingin memprotes atau menolak rencana DPRA. Sebaliknya justru mendukung dilakukannya perubahan qanun, tetapi dengan syarat, DPRA harus komit dan konsisten dengan setiap keputusannya.

“Kita mendukung langkah politik DPRA, tetapi kita harus meminta mereka berkomitmen, bahwa apapun kebijakan yang dikeluarkan itu tujuannya untuk kepentingan masyarakat Aceh, bukan atas kepentingan kelompoknya,” tegas Iqbal.

“Jangan sampai kondisi ini justru dimanfaatkan untuk meningkatkan popularitas partai tertentu di Pemilu 2019 nanti,” imbuh Iqbal lagi.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved