Bendera jangan Jadi Jualan Politik

Persoalan Bendera Bintang Bulan yang hingga kini belum kunjung selesai karena belum mendapat

Bendera jangan Jadi Jualan Politik
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan, Wiryanti Sukamdani bersama Anggota DPR RI, Tagore Abu Bakar dan Ketua DPD PDIP Aceh, Karimun Usman menghadiri acara pembukaan Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Aceh di Anjong Monmata, Banda Aceh, Senin (16/3). SERAMBI/BUDI FATRIA 

* Didesak untuk Segera Diselesaikan

BANDA ACEH - Persoalan Bendera Bintang Bulan yang hingga kini belum kunjung selesai karena belum mendapat restu Pemerintah Pusat, diharapkan jangan menjadi ‘jualan’ para elit politik Aceh menjelang Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh, Karimun Usman, kepada Serambi, Selasa (3/4), mengingat isu bendera kerap dijadikan alat politik dalam meraih simpati masyarakat.

“Ini tahun politik, ke depan ada Pileg dan Pilpres, jangan sampai masalah bendera Aceh menjadi alat kampanye (elite politik di Aceh). Jangan sampai masalah bendera menjadi jualan selama Pemilu 2019,” kata Karimun.

Dia mendorong agar persoalan bendera Aceh segera mencapai kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat. Sebab, selama ini pembahasan bendera selalu menemui jalan buntu hingga beberapa colling down.

“Saya mendorong agar persoalan bendera segera ada penyelesaian. Kita berharap tokoh perdamaian untuk berunding agar masalah bendera selesai tahun ini,” ungkap politisi partai berlambang benteng moncong putih itu.

Karimun juga berharap Presiden Jokowi memanggil para pihak terkait untuk duduk bersama agar masalah bendera selesai sebelum tahun 2018 berakhir. Karimun merasa yakin Jokowi bisa menengahi masalah Aceh.

“Pak Jokowi pasti setuju jika masalah bendera diselesaikan dengan duduk bersama. Karena masalah bendera ini bukan milik satu golongan tapi milik rakyat Aceh sebagaimana disebutkan dalam UUPA,” katanya.

Ketika ditanya bendera seperti apa yang cocok digunakan jika pusat minta ubah? Karimun menjawab, “Menurut saya bendera semasa Sultan Iskandar Muda. Kalau itu mungkin semua masyarakat akan menerima,”.

DPRA dikabarkan masih menunggu jadwal resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI terkait pembahasan lanjutan bendera bintang bulang dan lambang Aceh. DPRA sebelumnya sudah melayangkan surat ke Mendagri tertanggal 24 November 2017 yang diteken oleh Ketua DPRA, Tgk Muharuddin.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, Selasa (3/4) siang, usai rapat pimpinan dewan di gedung DPRA. “Terkait masalah bendera dan lambang, kita masih menunggu jadwal resmi atas surat yang sudah kita kirimkan ke Kemendagri. Lebih cepat, maka lebih baik sehingga akan ada kejelasan soal bendera dan lambang,” katanya.

Politikus Partai Aceh ini menambahkan, rapat bersama antara tim Aceh dengan pusat pasca-colling down yang diberlakukan sampai saat ini sangatlah diperlukan sehingga tidak muncul perdebatan yang menyita perhatian ruang publik.

“Maka qanun bendera dan lambang yang sudah disahkan dan sudah melalui semua tahapan itu tidak terkatung-katung,” sebutnya.

Mantan aktivis mahasiswa ini mengungkapkan, pihak Jakarta memberi sinyal akan adanya rapat lanjutan terkait bendera dan lambang. “Tapi maunya kita memang ada jadwal resmi dan bisa segera tuntas perkara regulasi ini sehingga tidak ada istilah colling down lagi. Dalam surat kita juga menerangkan, kronologis Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang,” pungkas Al-Farlaky.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help