DPRA Bentuk Tim Inventarisasi Obligasi

Anggota Badan Musyarawah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banmus DPRA), Selasa (3/4) menyepakati

DPRA Bentuk Tim Inventarisasi Obligasi
ZAINI (kiri) warga Pasi Aceh Kecamatan Woyla Aceh Barat memperlihatkan surat obligasi pinjaman nasional nominal Rp 100 milik kakeknya Seiman ketika mendatangi Biro Serambi, Meulaboh, Senin (2/ 4). Di Aceh Barat sudah enam ahli waris mengantongi surat obligasi yang hingga kini tidak ada kejelasan soal surat tersebut. 

Melihat hal itu, Muharuddin meminta pemerintah pusat untuk melihat keadaan Aceh yang terbatas secara wajar. Dia berharap, pemerintah pusat memberikan perhatian yang sama kepada pemegang obligasi, selain untuk Nyak Sandang karena masih banyak masyarakat Aceh yang memegang obligasi.

Selain Nyak Sandang, ternyata Nurliana, warga Lamnyong, Banda Aceh, hingga kini juga masih menyimpan tujuh obligasi milik ayahnya, almarhum M Husen Sab (74) yang saat itu turut menyumbang harta benda membantu membeli pesawat jenis Dakota pasca-Indonesia merdeka.

Ketujuh obligasi itu diperlihatkan kepada anggota DPR RI, M Nasir Djamil dan wartawan di rumahnya di kawasan Lamnyong, Banda Aceh, Selasa (3/4). Dari tujuh lembar surat itu, tiga lembar bernilai Rp 10.000, tiga lembar bernilai Rp 1.000, dan satu lembar bernilai Rp 100.

“Total nilai dari tujuh lembar obligasi Rp 33.100. Obligasi ini saya temukan dalam brangkas Abu ketika membersihkan rumah Abu di Gampong Keramat Luar, Kota Sigli,” katanya didampingi suami, Nurdin SH menceritakan kronologis asal muasal dari obligasi tersebut.

Nurliana mengakui bahwa semasa hidup ayahnya, tidak pernah memberitahu tentang adanya obligasi tersebut. Lembaran utang negara itu baru diketahui pihak keluarga setelah ayahnya, M Husen Sab meninggal dunia pada 1982.

Selaku ahli waris, anak-anak M Hisen Sab, termasuk Nurliana pernah menyurati Presiden RI, Abdurrahman Wahid atau Gusdur dan Bank Indonesia (BI) untuk mengklaim obligasi tersebut. Namun usaha itu hingga kini belum membuahkan hasil.

“Tahun 1999 saya sudah pernah surati ke Presiden Gusdur dan BI. Saya juga berusaha ke BI Lhokseumawe, tapi juga tidak bisa. Ini sudah pernah urus tapi tidak pernah tembus. Makanya kali ini saya mohon kali untuk bisa diproses (diklaim,” katanya.

Sementara anggota DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil mengatakan DPRA perlu membentuk panitia kerja (Panja) obligasi masyarakat Aceh. DPRA bisa mengundang para pihak yang dinilai layak dan patut untuk memberi keterangan tentang ini.

“Seperti mantan gubernur Aceh. Karena mereka pernah menjabat, mungkin pernah mendengarkan masalah ini. Keterangan mereka ini baru dinilai layak dan patut. Nanti juga diminta keterangan dari pakar-pakar,” ujarnya. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved