SerambiIndonesia/

Pemegang Obligasi Diminta Melapor

Masyarakat Aceh yang memegang atau menyimpan obligasi pembelian pesawat pertama Indonesia jenis

Pemegang Obligasi Diminta Melapor
ist
Iskandar Usman Alfarlaky

* Ke Tim DPRA

BANDA ACEH - Masyarakat Aceh yang memegang atau menyimpan obligasi pembelian pesawat pertama Indonesia jenis Dakota RI-001 Seulawah dan saham pembelian kapal laut diminta melaporkan ke Tim Inventarisasi dan Verifikasi Obligasi Masyarakat Aceh untuk Indonesia yang baru saja dibentuk DPRA.

“Laporan itu bisa disampaikan ke nomor 081360066601 (Miftahlahuddin SH), 085216753736 (Mawardi Adamy SAG), dan 081360649649 (M Fakhaziatuddin SH),” kata anggota Tim Verifikasi Obligasi Rakyat Aceh untuk Indonesia, Iskandar Usman Al-Farlaky kepada Serambi, Jumat (6/4).

Iskandar yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA ini menjelaskan, tujuan pelaporan obligasi dan saham tersebut untuk dapat didata dan bisa diadvokasi lebih lanjut Oleh tim verifikasi obligasi yang dibentuk DPRA. Pihaknya akan melakukan langkah lanjutan setelah semua laporan obligasi terkumpul.

“DPRA akan melakukan langkah lanjutan setelah semua laporan obligasi terkumpul termasuk memanggil BI atau Kementerian Keuangan untuk verifikasi, sehingga bisa dipikirkan advokasi lanjutan apa yang menjadi tanggungjawab negara atas itu,” ujarnya.

Iskandar berharap masyarakat sesegera mungkin bisa melaporkan obligasi tersebut. “Ini penting sekali, sebab semakin lama semakin banyak warga yang menunjukkan adanya menyimpan obligasi sehingga menunjukkan betapa rakyat Aceh membantu Indonesia masa lalu,” ulasnya.

Sebelumnya, anggota Badan Musyarawah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banmus DPRA), Selasa (3/4) menyepakati membentuk satu wadah guna menginventarisasi keberadaan obligasi (surat pinjaman uang dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan) masyarakat Aceh.

Wadah itu dinamai Tim Inventarisasi dan Verifikasi Obligasi Masyarakat Aceh untuk Indonesia. “Tugas tim ini di samping melakukan inventarisasi juga akan kita verifikasi keasliannya (obligasi) apakah asli ataupun paslu,” kata Ketua Banmus DPRA, Muharuddin dalam konferensi pers seusai rapat tertutup.

Muharuddin yang didampingi Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Djohan menyebutkan bahwa wadah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRA dan dibantu wakil ketua yang dijabat para wakil ketua DPRA, sekretaris dijabat Sekwan, dan anggota terdiri atas para ketua fraksi dan komisi.

Dia jelaskan, tujuan pembentukan wadah tersebut untuk membantu masyarakat agar tidak berjalan sendiri-sendiri memperjuangkan obligasi tersebut. Bahkan pihaknya akan meminta bantu pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengkaji keaslian dari obligasi tersebut.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help