DPRD Yogyakarta Belajar Kelola Tanah Adat ke Aceh

Sebanyak 17 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta studi banding atau belajar

DPRD Yogyakarta Belajar Kelola Tanah Adat ke Aceh
WAKIL Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berbincang dalam acara rapat bersama Desk Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) di Kantor Imigrasi Kelas II A, Langsa, Rabu (11/4). 

* DPRA Minta Bantu Mediasi Gugatan Lahan Asrama

BANDA ACEH - Sebanyak 17 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta studi banding atau belajar ke Aceh tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kesultanan dan Kadipaten atau di Aceh lebih dikenal dengan tanah adat. Mereka yang tergabung dalam Pansus BA 15 Tahun 2018 atau yang bertugas di bidang persoalan ini berkunjung dan menggelar pertemuan dengan Pimpinan dan Anggota DPRA di ruang Serbaguna DPRA, Rabu (11/4). “Tujuan kunjungan kami ke Aceh untuk melakukan studi banding tentang Masalah Pengelolaan Tanah Kesultanan dan Kadipaten yang ada di Aceh,” demikian antara lain pernytaan Ketua Pansus Rendradi Suprihandoko saat pertemuan ini.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda mengatakan mereka sudah memasukkan dalam satu Rancangan Qanun (Raqan) prioritas legislasi 2018 soal pengelolaan tanah adat di Aceh. Karena itu, DPRA bersama Pemerintah Aceh akan membahas masalah itu yang barang kali nantinya bisa diadopsi dalam pengelolaan tanah kesultanan dan kadipaten, seperti tanah adat dan lainnya yang diinginkan pihak Tim Pansus BA 15 DPRD Yogyakarta.

“Aceh juga pernah mengalami pemerintahan kesultanan pada masa Kesultanan Iskandar Muda dan raja-raja sebelum Iskandar Muda. Jadi, antara Aceh dengan Yogyakarta pasti ada kesamaan dan perbedaannya. Kesamaan yang dimiliki, kita dijadikan untuk memperat dan memperkokoh tali silaturrahmi, begitu juga dengan perbedaan, bahwa Indonesia kaya dengan adat-istiadatnya yang beragam, tapi dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Sulaiman Abda didampingi Anggota DPRA, Ermiadi.

Pada kesempatan itu, Sulaiman Abda juga tak lupa meminta Tim Pansus DPRD Yogyakarta itu untuk membantu memediasi penyelesaian gugatan terhadap lahan asrama Aceh di Yogyakarta dengan pihak lain. Sulaiman menyebutkan ada enam tanah asrama mahasiswa Aceh di Yogyakarta, yaitu Asrama Sabena, Meurapi II, Iskandar Muda, Cut Nyak Dhien Barat, Cut Nyak Dhien Timur, dan Pocut Baren.

Permohonan bantuan DPRA disambut baik oleh Tim Pansus DPRD Yogyakarta dan mereak berjanji untuk membantunya. ”Kita akan bantu sejauh kebenaran status lokasi asrama orang Aceh itu memiliki bukti-bukti yang kuat,” kata Rendradi Suprihandoko. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved