SerambiIndonesia/

Waspadai Ijazah Palsu Calon Anggota Legislatif

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh mengingatkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh

Waspadai Ijazah Palsu Calon Anggota Legislatif

BANDA ACEH - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh mengingatkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk benar-benar mencermati syarat bakal calon anggota legislatif yang akan maju ke DPRA, DPRK, DPR RI, dan DPD RI. Bawaslu mengingatkan, jangan sampai ada bacaleg yang lolos sebagai calon dengan menggunakan dokumen palsu, seperti ijazah palsu atau syarat lainnya yang sengaja dipalsukan.

Warning tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Aceh, Dr Muklir MAP saat diwawancarai Serambi di Banda Aceh, Rabu (11/4) terkait pengawasan Bawaslu Aceh terhadap semua tahapan Pileg 2019. Soal ijazah palsu, salah satu hal yang diwanti-wanti oleh Bawaslu, jika kedapatan dan terbuki, Bawaslu tak segan-segan membuat rekomendasi untuk membatalkan bacaleg tersebut.

“KIP harus benar-benar cermat dan teliti terhadap semua syarat calon, bukan hanya ijazah tapi semua syarat lainnya harus diteliti. Kalau ditemukan dugaan ijazah palsu, maka harus dilakukan pembuktian, jika terbukti maka akan kita rekomendasikan pembatalan dan itu bisa berujung pada pidana,” kata Muklir.

Muklir mangatakan, pemalsuan ijazah termasuk pemalsuan dokumen negara, institusi pendidikan yang tentunya termasuk salah satu tindak pidana umum. Dalam konteks pemilu, Bawaslu tidak berhak menyatakan bahwa ijazah bakal calon tersebut asli atau bukan, jika memang penyelenggara menemukan adanya dugaan, tentu harus ada pembuktian, bahkan harus diproses melalui penegakan hukum.

“Yang berhak mengatakan itu palsu atau tidak ya pengadilan, maka ini perlu diproses melalui penegakan hukum jika memang terbukti. Oleh karena itu kita ingatkan penyelenggara untuk benar-benar mencermati semua syarat bakal calon sejak dari awal,” kata Muklir.

Ijazah, lanjut Muklir, adalah salah satu syarat wajib yang harus diserahkan oleh masing-masing bacaleg untuk maju ke parlemen dalam Pileg 2019 nanti. Dalam hal ini, Bawaslu selaku pengawas akan terus melakukan pengawasan sebagaimana yang melekat sesuai dengan aturan perundang-undangan. “Ini memang kewajiban Bawaslu untuk mengawasi semua tahapan, persyaratan sampai nanti pada penetapan calon. Jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bagaimana dia (bakal calon) mau melanjutkan ke tahap selanjutnya,” demikian Ketua Bawaslu Aceh.

Terpisah, Komisioner KIP Aceh, Junaidi SAg MH yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengatakan, KIP Aceh selaku penyelenggara sangat siap dan akan bekerja maksimal untuk melakukan verifikasi semua syarat bakal calon yang mendaftar. Dia mengatakan, tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRA, DPRK, DPR RI, dan DPD RI baru dimulai Juli mendatang.

Soal dugaan ijazah palsu atau dokumen palsu sebagaimana diingatkan Bawaslu Aceh, KIP Aceh dalam tahapan pendaftaran nanti akan melalui juga beberapa tahapan di dalamnya. Pertama, saat partai politik menyerahkan dokumen persyaratan, KIP Aceh akan melakukan verifikasi administrasi seselektif mungkin. “Apabila ada keganjilan, misal nama di ijazah tidak sesuai dengan KTP, nanti akan kita klarifikasi melalui LO-nya, atau melalui partainya,” kata Junaidi.

Kedua, jika setelah klarifikasi namun masih ada keraguan, KIP Aceh akan melakukan klarifikasi ke lembaga pendidikan sang bakal calon. Jika benar ditemukan adanya pemalsuan atau tindak pelanggaran lainnya, maka KIP Aceh akan berkonsultasi dengan Bawaslu RI.

“Kita juga mendengar masukan dari masyarakat setelah daftar calon sementara (DCS) diumumkan, jika ada laporan dan pelapornya jelas (beridentitas) maka itu juga akan kita klarifikasi. Dalam hal ini KIP tidak menutup-menutupi,” ujar Junaidi seraya menambahkan syarat-syarat bacaleg selain ijazah juga ada syarat lainnya seperti KTP, SKCK, surat bebas narkoba, dan surat kesehatan. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help