Jaksa Boyong Kadisperindagkop ke Banda Aceh

Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Kamis (12/4) siang, memboyong Kepala Disper

Jaksa Boyong Kadisperindagkop ke Banda Aceh
TIM Kejari Lhokseumawe membawa Kadisperindagkop Lhokseumawe, HM, untuk dititip di LP Kelas II Lhokseumawe 

* Proses Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Tipikor

LHOKSEUMAWE - Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Kamis (12/4) siang, memboyong Kepala Disperindagkop Lhokseumawe berinisial HM ke Banda Aceh. Hal ini dilakukan dalam rangka proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor di Banda Aceh.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Saiful Amri mengatakan, MH yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, selama ini ditahan dengan status tahanan jaksa di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II Lhokseumawe. “Untuk proses pelimpahan perkara kasus dugaan korupsi ini ke Pengadilan Tipikor, kita membawa tersangka ke Banda Aceh,” kata Saiful Amri.

Sesuai rencana, proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor akan dilakukan pada Jumat (13/5) pagi. “Jadi, saat kita sampai di Banda Aceh nantinya, tersangka akan kita titipkan di LP Lambaro,” ujarnya via telepon.

Ditanya apakah kasus ini akan dikembangkan lagi, Saiful Amri mengatakan, pihaknya akan melihat perkembangan di dalam proses persidangan, jika ada fakta baru maka akan dikembangkan lagi.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengusut kasus dugaan korupsi di Disperindagkop setempat, terkait program fasilitasi pengembangan usaha kecil senilai Rp 745 juta, bersumber dalam APBK Kota Lhokseumawe tahun 2015.

Pengusutan kasus ini sudah dimulai pada akhir 2016 lalu. Di mana indikasi awal, pada bantuan berupa pengadaan kelontongan/sembako diperuntukan untuk 63 pelaku usaha tersebut, ada yang fiktif ataupun jumlah yang diteken penerima tidak sesuai dengan jumlah yang diterima, itu pun yang diterima pelaku usaha dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang yang sesuai dokumen paket tersebut.

Dalam pengusutan kasus ini, jaksa memintai keterangan dari 70 orang saksi. Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 253.780.143.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help