Kadisperindagkop Tunggu Persidangan

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Lhokseumawe

Kadisperindagkop Tunggu Persidangan
TIM Kejari Lhokseumawe membawa Kadisperindagkop Lhokseumawe, HM, untuk dititip di LP Kelas II Lhokseumawe, Kamis (15/3). 

* Ditahan di LP Lambaro
* Status Titipan Pengadilan Tipikor

LHOKSEUMAWE - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Lhokseumawe berinisial HM, kini sudah ditahan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Lambaro, Aceh Besar dengan status sebagai tahanan titipan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Sehingga, HM kini hanya tinggal menunggu proses persidangan kasus korupsi program fasilitasi pengembangan usaha kecil yang membelitnya tersebut.

Kuasa Hukum HM, Muzakkir, Minggu (15/4), menjelaskan, kliennya dibawa oleh jaksa dari Lhokseumawe ke Banda Aceh pada Kamis (12/4) lalu. Satu hari kemudian, berkas perkara beserta tersangka diserahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh. “Maka, sejak itu secara otomatis status HM sebagai tahanan jaksa berubah menjadi tahanan hakim. Dan setelah penyerahan, klien kami pun langsung ditahan di LP Lambaro,” ujarnya.

Usai penyerahan tersebut, jelas Muzakkir, kini pihaknya tinggal menunggu jadwal persidangan saja di Tipikor Banda Aceh. “Biasanya, setelah penyerahan berkas perkara ke pengadilan, maka ketua pengadilan akan menetapkan majelis hakim untuk persidangan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe mengusut kasus dugaan korupsi di Disperindagkop setempat, terkait program fasilitasi pengembangan usaha kecil senilai Rp 745 juta, bersumber dalam APBK Kota Lhokseumawe tahun 2015.

Pengusutan kasus ini sudah dimulai pada akhir 2016 silam, di mana indikasi awal pada bantuan berupa pengadaan kelontongan/sembako yang diperuntukkan bagi 63 pelaku usaha kecil itu, diduga sebagiannya fiktif atau pun jumlah yang diteken penerima tidak sesuai dengan jumlah yang dia terima. Bahkan, yang diterima pelaku usaha juga dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang sesuai dengan dokumen paket tersebut. Karena indikasi korupsi menguat, maka pada Maret 2017 status kasus ini pun masuk dalam tahap penyidikan.

Maka sejak saat itu, pihak kejaksaan terus mengumpulkan barang bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi, mulai dari penerima bantuan, pihak Disperindagkop, dan juga saksi ahli dengan jumlah saksi yang sudah dimintai keterangan sekitar 70 orang. Puncaknya, pihak jaksa menetapkan Kadisperindagkop Kota Lhokseumawe berinisial HM sebagai tersangka. Sedangkan hasil audit BPKP, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 253.780.143. Setelah statusnya ditetapkan, maka pada Kamis (15/3) lalu, HM pun dimintai keterangan sebagai tersangka di Kejari Lhokseumawe. Setelah diperiksa beberapa jam, HM pun kala itu langsung ditahan di LP Klas II Lhokseumawe.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, Saiful Amri yang dihubungi Serambi, kemarin, membenarkan kalau pihaknya bergerak dari Lhokseumawe dengan membawa HM pada Kamis (12/4) sore. Saat sampai di Banda Aceh pada malamnya, terang dia, tersangka dititipkan sementara di LP Lambaro. “Baru pada Jumat pagi, berkas perkara dan tersangka kita serahkan ke pengadilan. Untuk jadwal sidang, belum ada kepastian. Tapi biasanya, bila perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, satu pekan kemudian proses sidangnya sudah dimulai,” demikian Saiful Amri.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help