Pimpinan DPRA Datangi Pemegang Obligasi

Pimpinan DPRA, yaitu Ketua, Tgk Muharuddin dan Wakil Ketua I, Drs Sulaiman Abda mendatangi tiga warga Aceh

Pimpinan DPRA Datangi Pemegang Obligasi
Ketua DPRA Tgk Muharuddin dan wakilnya, Sulaiman Abda berada di rumah pemilik obligasi 1950 Ibrahim Laweng dan dua reksnnya Arif dan Muhammad Gade, di Kampung Pineung, Senin (16/4 

BANDA ACEH - Pimpinan DPRA, yaitu Ketua, Tgk Muharuddin dan Wakil Ketua I, Drs Sulaiman Abda mendatangi tiga warga Aceh pemegang/pewaris obligasi (surat utang negara) terbitan tahun 1950-1959 di Gampong Pineung, Banda Aceh, Senin (16/4). Tujuan kedatangan mereka untuk mendata kembali warga Aceh pemegang obligasi, baik yang dulunya uang pembelian obligasi itu digunakan untuk membeli pesawat pertama Indonesia, seperti obligasi milik Nyak Sandang maupun untuk pembelian kapal laut untuk naik haji.

Adapun tiga pemegang obligasi yang didatangi pimpinan DPRA kemarin adalah Ibrahim Laweung. Ia memiliki dua lembar obligasi Rp 3.000 dan Rp 5.500. Kemudian, Arief, pemegang obligasi Rp 200 rupiah dan Muhammad Gade, pemilik obligasi Rp 100. Ada satu lagi pemegang obligasi Rp 33.000 lebih, yaitu keluarga Rida.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin disela-sela kunjungan ini, kepada wartawan mengatakan kedatangan mereka untuk mendata kembali pemegang obligasi itu. Tujuannya agar nanti Tim Pansus Obligasi yang sudah dibentuk DPRA dapat menyerahkan semua data pemegang obligasi itu kepada Menteri Keuangan dan Presiden.

Dengan demikian obligasi yang lahir saat Presiden I Indonesia, Soekarno yang ketika itu berjanji akan membayar surat utang tersebut setelah 40 tahun ke depan, kini dapat direspon pemerintah pusat karena hingga kini janji pembayaran terhadap obligasi itu belum dipenuhi.

Muharuddin mengatakan meski pemegang obligasi itu tak menuntut negara membayar sepenuhnya utang itu sesuai nilai saat ini, meski itu wajib dilakukan negara, tetapi mereka hanya berharap perhatian pemerintah pusat, seperti terhadap Nyak Sandang yang sudah dikabulkan permintaannya oleh Presiden Jokowi, yaitu diberangkatkan naik haji, dibangun masjid di kampung asalnya di Lamno, dan satu permintaannya yang sudah dipenuhi, yaitu operasi katarak terhadap matanya.

“Untuk rasa keadilan dan tidak melukai keluarga pemilik obligasi, pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan terhadap hal tersebut. Jika perlu beri penghargaan kepada pemilik obligasi, apa bentuknya terserah pusat,” ujar Muharuddin. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help