Usulan Proyek Harus Melalui Musrenbang

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyatakan, kalau ingin mengusul proposal proyek jangan lagi

Usulan Proyek Harus Melalui Musrenbang
IRWANDI YUSUF, Gubernur Aceh

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyatakan, kalau ingin mengusul proposal proyek jangan lagi kepada dirinya tapi usulkan program dan kegiatan 2019 melalui proses pembahasan Musrenbang 2018.

“Kepada seluruh stake holders kami beritahukan agar usulan kegiatan mapun proposal proyek diusulkan melalui Musrenbang,” tegas Irwandi pada pembukaan Musrenbang 2018 untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2019 di Gedung DPRA, Senin (16/4).

Menurut Irwandi, semua usulan program dan kegiatan diinput dalam e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting sehingga tidak ditemukan lagi usulan kegitan baru yang selama ini dipersepsikan sebagai penumpang gelap.

Irwandi mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRA karena pokok-pokok pikiran yang merupakan aspirasi masyarakat sudah diinput ke dalam e-planning sehingga diharapkan penetapan APBA 2019 bisa tepat waktu.

Usulan program, kata Irwandi Yusuf, harus selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh, baik yang diusulkan SKPA, SKPK kabupaten/kota maupun usulan dari aspirasi masyarakat serta stake holders lainnya.

Dikatakannya, Pemerintah Aceh telah merumuskan tema RKPA 2019 yang selaras dengan RKP Nasional yaitu Pembangunan Kawasan Strategis dan Konektivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan delapan prioritas pembangunan Aceh.

Delapan prioritas tersebut meliputi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalaui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas, peningkatan ketahanan pangan dan energi, penguatan dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif dan pariwisata, optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan dan penurunan risiko bencana, dan penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.

Untuk mewujudkan delapan prioritas tersebut, kata gubernur, menggunakan dua pola pendekatan yang terintegrasi yaitu based planning dan money follow program. Melalui dua pendakatan itu diharapkan dalam Musrenbang 2018 bisa menghasilkan program dan kegiatan yang tahun depan dan seterusnya bisa menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Aceh.

Gubernur Irwandi Yusuf juga menyinggung pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN). Menurut Perpres 58 Tahun 2017, di Aceh terdapat tujuh PSN agar dapat dituntaskan walaupun sudah melewati masa pemerintahan saat ini.

Irwandi mengatakan, pemerintahnya dan kabupaten/ kota mendukung lima program baru masuk ke dalam program prioritas nasional yang sudah diusul ke dalam aplikasi Simlaras. Di antaranya program pembangunan infrastruktur pendukung di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe, pengendalian banjir Aceh Singkil, jalan lingkar Sinabang-Sibigo, pembanguna jalan lingkar Banda Aceh of ring road, percepatan kawasan strategis khusus dataran tinggi Gayo Alas, jalan tembus Jantho-Keumala, pengendalian banjir Krueng Tripa dan Tamiang, dan pengembangan jaringan daerah irigasi Krueng Pase dan Alue Ubay.

Ketua DPRA Tgk Muharuddin dan Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda yang dimintai tanggapan terhadap pidato Gubernur Irwandi Yusuf mengatakan, usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRA sudah disampaikan awal April 2018 kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) melalui Sekwan.

Anggota DPRA, kata Muharuddin ingin melihat buktinya apakah TAPA bersama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) memasukkan usulan masyarakat itu dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2019. “Kita lihat saja pada bulan Juli 2018 nanti. Kalau belum masuk apa alasannya, kita tanya kembali,” ujar Muharuddin.

Sulaiman Abda menambahkan, anggota DPRA taat azas dan peraturan. Pedoman yang digunakan DPRA untuk membahas anggaran sama seperti yang digunakan TAPA dan SKPA. “Sekarang ini kita mau melakukan pengawasan terhadap program Pergub APBA 2018. Kita harapkan TAPA segera memberikan Pergub APBA 2018 itu ke Dewan untuk kita lihat isinya dan tinjau kegiatan di lapangannya setelah penandatanganan kontrak pada 11 Mei 2018,” ujar Muharuddin didampingi Sulaiman Abda.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved