LBH Banda Aceh: Satwa dan Manusia Harus Hidup Berdampingan
Menurutnya, konflik satwa yang terjadi selama ini disebabkan negara luput untuk itu.
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Yusmadi
Laporan Masrizal I Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Syahputra menyampaikan negara harus hadir dalam menengahi konflik antara satwa dengan manusia.
Menurutnya, konflik satwa yang terjadi selama ini disebabkan negara luput untuk itu.
Mustiqal berharap, raqan yang sedang dibahas tersebut tidak hanya mengatur keselamatan satwa atau manusia saja, tapi yang terpenting dari qanun itu nantinya bagaimana satwa dan manusia bisa hidup berdampingan.
Hal itu disampaikan pada rapat pembahasan rancangan qanun (raqan) tentang perlindungan satwa liar dengan Komisi II DPRA di ruang Banggar DPRA, Rabu (18/4/2018).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, Nurzahri itu juga diikuti pengiat lingkungan, LSM, dan instansi terkait.
Baca: Kepala DLHK Aceh: Konflik Gajah Sering Terjadi Diluar Wilayah Konservasi
Dari sisi penegakan hukum, Mustiqal mengapresiasi kinerja penegak hukum dalam menangkap pemburu satwa.
Namun, dia juga mengkritik karena yang disasar selama ini hanya pelaku lapangan saja.
“Sebagian besar sasarannya hanya menyasar pelaku di lapangan saja, tapi tidak mampu mengungkap kasus itu secara keseluruhan. Padahal (kasus pemburuan satwa) ini adalah sebuah sindikat,” katanya.
Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad juga menyampaikan bahwa negara harus hadir dalam menjaga keseimbangan ekologi.
Seharusnya, gajah harus dijadikan sahabat manusia bukan dijadikan musuh.
“Saya jadi bingung ketika pemerintah membiarkan pagar listrik dan membiarkan petani meracuni satwa. Dulu gajah menjadi sahabat manusia. Sampai diajak berperang dia mau, masa sekarang kita harus berperang dengan gajah,” katanya. (*)