Mencegah “Penumpang Gelap” dalam APBA

Gubernur Irwandi Yusuf menyatakan, semua usulan proyek atau program untuk tahun 2019 harus diajukan

Mencegah “Penumpang Gelap” dalam APBA
SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI
Para peserta mengikuti Musrenbang RKPK Agara 2019 yang diselenggarakan oleh Bappeda Agara di Aula Bappeda Aceh Tenggara, Rabu (28/3/2018). 

Gubernur Irwandi Yusuf menyatakan, semua usulan proyek atau program untuk tahun 2019 harus diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018. “Jadi, jangan ada lagi yang bawa proposal kepada saya. Kepada seluruh stake holders kami beritahukan agar usulan kegiatan maupun proposal proyek harus melalui Musrenbang,” tegas Irwandi pada pembukaan Musrenbang 2018 untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2019 di Gedung DPRA, Senin (16/4).

Nantinya, semua usulan program dan kegiatan diinput dalam e-planning yang terintegrasi dengan e-budgetting sehingga tidak ditemukan lagi usulan kegitan baru yang selama ini dipersepsikan sebagai “penumpang gelap” atau “proyek lompat pagar”.

Selain itu, usulan SKPA, SKPK kabupaten/kota, maupun usulan dari aspirasi masyarakat serta stake holders lainnya harus selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh. Yakni, Pembangunan Kawasan Strategis dan Konektivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan delapan prioritas pembangunan Aceh.

Delapan prioritas dimaksudn meliputi (1) penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, (2) peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, (3) pengurangan kesenjangan antarwilayah melalaui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas, (4) peningkatan ketahanan pangan dan energi, (5) penguatan dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan, (6) peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, (7) industri kreatif dan pariwisata, optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan dan penurunan risiko bencana, dan (8) penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.

Tidak ada yang aneh dari kebijakan Pemerintah Aceh itu. Cuma saja, yang menjadi pertanyaan apakah Musrenbang itu cukup terpercaya untuk menentukan mana usulan yang layak ditampung dan tidak? Apakah misalnya usulan yang diajukan oleh kalangan legislatif harus ditampung seluruhnya?

Sebab, kita tahu, Musrenbang itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Keinginan untuk menampung proyek yang bersifat dari bawah juga sudah digelorakan sejak negeri ini baru merdeka. Tapi, kenyataannya, proyek-proyek atau program-program yang sering disebut sebagai “penumpang gelap” selalu muncul dalam APBA atau APBK-APBK di seluruh Aceh.

Bukan rahasia lagi, para oknum elit pemerintahan, politik, dan stake holders banyak yang diduga-duga menjadi broker proyek. Akibatnya, banyak proyek yang “mengejutkan” masyarakat. Tidak minta tempat pelelangan ikan, tiba-tiba sudah dibangun. Tidak butuh terminal mewah, tahu-tahu sudah muncul, tidak minta kelambu tiba-tiba sudah dibagi, dan lain-lain. Ya, karena tak dibutuhkan masyarakat, akhirnya banyak proyek dan program yang mubazir atau telantar.

Kita berharap, keinginan Irwandi untuk mengubah kebiasaan buruk itu dapat dijalankan secara ketat oleh siapapun yang terlibat dalam Musrenbang 2018 ini. Sebab, niatnya adalah mencegah kemubaziran dana sekaligus menekan korupsi!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help