Droe Keu Droe

Menyoal Pergub No.5 Tahun 2018

TALKSHOW Serambi FM 90.2 MHz (Selasa, 17/4/2018) bertema “Pergub Nomor 5 Tahun 2018

Menyoal Pergub No.5 Tahun 2018
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Mahasiswa yang menamakan diri mereka Aliansi Mahasiswa Peduli Syariat Islam melancarkan aksi di depan Kantor DPRA, Banda Aceh, Rabu (18/4/2018) 

TALKSHOW Serambi FM 90.2 MHz (Selasa, 17/4/2018) bertema “Pergub Nomor 5 Tahun 2018, Pelaksanaan Hukum Jinayat yang Mengatur tentang Pelaksanaan Uqubat Cambuk di Aceh”, justru membuat hati penulis semakin panas. Sebagai masyarakat biasa, selama ini merasa aman-aman saja dengan qanun tersebut dan merasa bangga dengan Aceh, yang berbeda dengan provinsi lain.

Tadinya penulis ingin menyuarakan kekesalan ini pada acara talkshow tersebut, tapi karena pulsa tidak mencukupi terpaksa harus mengurungkan niat itu. Yang membuat hati lebih panas dan kesal lagi adalah narasumber yang diundang justru dua-duanya pendukung Pergub tersebut. Lalu, buat apa talkshow itu? Buat promosi atau sosialisasi?

Seharusnya masyarakat mesti mendengarkan juga suara yang kontra, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Keluarnya Pergub No.5 Tahun 2018 itu telah membuat gaduh dan resah di masyarakat. Masyarakat yang tadinya merasa aman dan nyaman-nyaman saja dengan qanun uqubat cambuk tersebut, kini sudah menjadi gaduh.

Jujur, penulis sendiri sebagai orang Aceh merasa bangga dengan apa yang kita jalani selama ini. Bisa menjadi diri sendiri, tidak ada yang mendekte. Banyak provinsi lain yang memuji kita Aceh bersyariat Islam dan menjadikan Aceh sebagai percontohan, termasuk negara tetangga mengunjungi Serambi Mekkah ini untuk dijadikan tempat studi banding tentang syariat Islam yang ada di Aceh.

Penulis menilai, pergub ini sudah dipolitisasi, karena adanya keresahan dalam diri Pemerintah Aceh akan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terutama sektor parawisata dan investasi luar, tambah lagi adanya tekanan aktivis HAM.
Suara mayoritas rakyat adalah suara kebenaran, suara minoritas adalah suara kepentingan. Ketimbang semakin gaduh, sebaiknya gubernur segera mencabut pergub ini. Masyarakat sudah merasa nyaman meskipun dianggap belum mampu mengentaskan kemiskinan yang berada di ranking 5 seluruh provinsi di Indonesia, walaupun kebanjiran dana otsus. Sekian!

Munazir, S.Pd.
Mahasiswa Magister (S2) Bahasa Inggris Unsyiah.E-mail: harry.ajir@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help