DPRA Gugat Pergub APBA

DPRA akan menggugat Pergub Nomor 9 tahun 2018 tentang APBA 2018 ke Mahkamah Agung (MA) RI

DPRA Gugat Pergub APBA
DOK SERAMBINEWS.COM
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin 

* Diputuskan Hari Ini Dalam Sidang Paripurna

BANDA ACEH - DPRA akan menggugat Pergub Nomor 9 tahun 2018 tentang APBA 2018 ke Mahkamah Agung (MA) RI. Keputusan untuk menggugat tersebut akan diparipurnakan dalam sidang di gedung DPRA hari ini. Namun, mengingat sikap DPRA selama ini, hampir bisa dipastikan forum sidang paripurna tersebut akan menyetujui rencana gugatanke MA. Jika pun ada fraksi yang tak sepakat, Ketua DPRA Tgk Muharuddin mengaku siap melakukan voting.

“Penetapan jadwal sidang paripurna khusus untuk pengambilan keputusan rencana menggugat Pergub Nomor 9 tahun 2018 tentang APBA 2018 itu sudah diputuskan dalam rapat Bamus anggota DPRA, yang dilaksanakan pada Senin (16/4) sore pukul 15.00 WIB di ruang Bamus, “ kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin kepada Serambi, Kamis (19/4).

Muharuddin menjelaskan, tujuan DPRA mengagendakan sidang paripurna khusus itu bukan untuk menghambat pelaksanaan kegiatan APBA. Pelaksanaan lelang proyek Pergub APBA 2018 itu silakan saja dilaksanakan. “DPRA akan melakukan gugatan, karena ingin mengetahui apakah tahapan usulan Pergub APBA 2018 yang diajukan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kepada Mendagri sudah memenuhi ketentuan aturan hukum yang berlaku,” tandas Muharuddin.

Dituturkan Muharuddin, menurut kajian dan analisa anggota dewan bersama ahli hukum pengelolaan keuangan daerah, tahapan usulan Pergub APBA 2018 yang diajukan Gubernur Aceh belum memenuhi ketentuan aturan yang berlaku, baik UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun PP Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Karena yang akan menggugat atas nama lembaga, kata Muharuddin, untuk mengambil keputusan pihaknya harus melalui tahapan sidang paripurna khusus. “Jadi, setiap ingin mengambil sebuah keputusan terhadap apa yang dinilai belum memenuhi ketentuan atau aturan hukum yang berlaku, dilakukan melalui forum sidang paripurna khusus,” tandasnya.

Dikatakan, gugatan tersebut untuk mencari kebenaran. Jika dalam persidangan nanti gugatan DPRA itu ditolak oleh MA, kata Muharuddin, itu artinya tahapan proses mempergubkan RAPBA 2018 kepada Mendagri yang dilakukan Gubernur Irwandi Yusuf, sudah benar dan itu akan menjadi pelajaran berharga bagi 81 anggota DPRA. Sebaliknya, jika gugatan DPRA dikabulkan dan MA menyatakan dalam putusa bahwa Pergub RAPBA 2018 yang diajukan Gubernur kepada Mendagri belum memenuhi aturan hukum yang berlaku, maka harus menjadi pelajaran berharga bagi Gubernur Irwandi dan TAPA.

Pakar Hukum dari Unsyiah, Dr M Jakfar SH M.Hum yang dimintai tanggapannya terkait rencana DPRA mengajukan gugatan Pergub Nomor 9 tahun 2018 tentang APBA 2018 ke Makamah Agung mengatakan, boleh-boleh saja gugatan dilakukan. “Setiap peraturan di bawah undang-undang, seperti pergub dapat diajukan yudicial review ke Makamah Agung dengan alasan adanya pelanggaran prosedur dan susbtansinya,” tandas Jafar.

Jafar mengatakan, gubernur mengusul pergub RAPBA 2018 kepada Mendagri, karena antara DPRA dengan Gubernur dan TAPA belum ada kesepakatan mengenai RAPBA 2018. Batas waktu untuk pengambilan kesepakatan itu diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 313, selambat-lambatnya selama 60 hari kerja.

Dalam pasal 312 UU yang sama, tutur M Jafar, dijelaskan bahwa DPRD wajib menyetujui paling lambat satu bulan sebelum dimulai tahun anggaran. Mengacu kepada dua pasal tadi dan peraturan lainnya, karena sampai pertengahan bulan Februari 2018 RAPBA 2018 belum ada kesepakatan dan DPRA belum juga mau mengesahkannya, makan Gubernur Irwandi mengambil solusi sesuai isi pasal 312 dan 313 UU Nomor 23 tahun 2014 itu, yakni mengajukan Pergub kepada Mendagri.

Sebelum diajukan Pergub, kata Jafar, gubernur sudah melakukan kajian analisa hukum bersama TAPA. Begitu juga Mendagri, yang menerima usulan pergub RAPBA 2018 dari Gubernur Irwandi Yusuf, sudah mengoreksi, menelaah, dan membahasnya bersama dengan gubernur dan TAPA. Mendagri menyetujui usulan Pergub RAPBA 2018 senilai Rp 15 triliun lebih yang diajukan Irwandi Yusuf, tentu setelah melalui analisa hukum, yakni secara yuridis formal telah memenuhi prosedur dan persyaratan pembentukan pergub APBA. “ Karena dirasa sudah cukup syarat, makanya Mendagri menyetujui,” ujar M Jafar.

Namun begitu, kata M Jafar, jika ada pihak yang merasa dirugikan atau lainnya, disilakan saja mengajukan judicial riview ke Mahkamah Agung. “Apa keputusannya nanti, pihak yang menggugat maupun yang tergugat, harus siap menerima dan menjalaninya,” ujar Jafar.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help