Prokontra Pergub Cambuk

DPRA Sepakat Gugat Pergub APBA dan Pergub Cambuk

Sebanyak 45 dari 81 anggota DPRA yang hadir dalam sidang paripurna khusus menyetujui menggugat Pergub APBA 2018

DPRA Sepakat Gugat Pergub APBA dan Pergub Cambuk
SERAMBINEWS.COM/EDDY FITRIADY
Seorang pelanggar syariat dicambuk di Masjid Jami' Kemukiman Lueng Bata, Banda Aceh, Jumat (20/4/2018). 

BANDA ACEH - Sebanyak 45 dari 81 anggota DPRA yang hadir dalam sidang paripurna khusus menyetujui menggugat Pergub APBA 2018 dan Pergub hukum cambuk.

SK persetujuan Mendagri terhadap Pergub RAPBA 2018 akan digugat ke PTUN/Pengadilan Negeri dan pasal-pasal yang menyangkut dengan tugas-tugas pokok dan fungsi serta kewenangan DPRD yang terdapat dalam UU Nomot 9 tahun 2015 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ke Makamah Konstitusi. Sedangkan gugatan Pergub hukum cambuk akan dilayangkan ke Mahkamah Agung.

Dalam sidang paripurna khusus DPRA yang berlangsung Jumat kemarin juga menyetujui penetapan rencana pelepasan hak atas tanah dalam bentuk hibah seluas 4,8 hektare melalui Surat Gubernur Aceh Nomor 950/25303 Tanggal 10 November 2015 tentang Permohonan Hibah Tanah kepada Komando Operasi TNI Angkatan Udara I Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda yang terletak di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRA Tgk Muharuddin juga mengumumkan pergantian ketua komisi dan fraksi pada jajaran alat kelengkapan DPRA, yaitu Ketua Komisi I Ermiadi Abdul Rahman dari Fraksi Partai Aceh diganti oleh Azhari Cage, masih satu fraksi. Ermiadi menjadi anggota Komisi VI.

Berikutnya, Ketua Fraksi PAN dari Asrizal H Asnawi kepada Sulaiman Ali. Dari Fraksi Demokrat, T Iskandar menjadi anggota Badan Musyawarah dan yang bersangkutan juga ditempatkan sebagai anggota Badan Legislasi menggantikan Hasdarsyah yang kini menempatai posisi pada Badan Musyawarah. Sedangkan dari Fraksi Partai Golkar, menambah posisi Wakil Sekretaris yaitu Said Dahlawi.

Ketua DPRA, Muharuddin kepada wartawan seusai sidang paripurna khusus tersebut membenarkan pihkanya akan menggugat Pergub APBA 2018 dan Pergub perubhan lokasi hukuman cambuk.

Menurut Muharuddin, gugatan Pergub APBA, SK Mendagri, Pergub Pengalihan Lokasi Hukum Cambuk, dan isi pasal UU Nomor 9 Tahun 2015 dilakukan untuk mencari kebenaran dan kepastian hukum. Karena kebijakan dan penetapan yang dilakukan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait Pergub APBA 2018 dan pergub pengalihan lokasi hukum cambuk dari tempat terbuka menjadi ke Lembaga Pemasyarakatan, menurut kajian dan telaahan hukum anggota DPRA dan tim ahli, tidak prosedural dan melanggar aturan.

Terkait APBA 2018, kata Muharuddin gugatan pergubnya bukan untuk menghambat pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek. Hal yang digugat DPRA ke Makamah Agung adalah proses usulan pergubnya dan kenapa Mendagri menyetujui.

Begitu juga dengan gugatan terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2018 yang memindahkan lokasi pelaksanaan hukum cambuk dari ruang terbuka di depan masjid ke ruang terbatas seperti dalam kompleks Lembaga Pemasyarakat.

Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dilakukan di ruang terbuka, misalnya di depan masjid. Tapi gubernur menerbitkan pergub memindahkannya ke ruang terbatas dalam kompleks Lembaga Pemasyarakatan. Isi Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, menurut DPRA melenceng dari isi Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Tidak kaget
Asisten III Setda Aceh, Saidan Nafi yang hadir mewakili Gubernur Aceh pada sidang paripurna khusus DPRA mengatakan, keputusan DPRA akan mengugat Pergub APBA 2018, SK Mendagri yang menyertujui Pergub APBA, pasal-pasal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi serta keewenangan DPRD dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah diduga sejak sebelumnya.

Yang digugat DPRA, kata Saidan Nafi, hal-hal yang terkait dengan proses tahapan pembuatan Pergub APBA, makanya semua hal yang terkait dengan penetapan usulan Pergub APBA tersebut akan digugat DPRA ke PTUN, Pengadilan Negeri, Makamah Agung dan Makamah Konstitusi.

“Gugatan DPRA itu kita hadapi dengan enjoy saja, tidak boleh panik, tenang, dan siap siaga, sehingga kebenaran akan berpihak kepada eksekutif,” kata Saidan Nafi.

Menurut Saidan, semua bahan yang dibutuhkan hakim di pengadilan PTUN, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sudah disiapkan.

Begitu juga dengan gugatan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengalihan lokasi hukum cambuk. Perubahan lokasi itu, menurutnya sudah ditinjau dari berbagai segi baik negatif maupun positifnya. “Menurut penilaian eksekutif, lebih banyak positif, makanya muncul ide untuk memindahkannya, bukan menghapus hukumannya,” demikian Saidan Nafi.(her)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help