Pemko Evaluasi Kinerja Kadis

Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe masih mengevaluasi kinerja semua kepala dinas (kadis) di lingkungan

Pemko Evaluasi Kinerja Kadis
WALI KOTA Lhokseumawe, Suaidi Yahya meninjau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di lab komputer SMPN 1 Lhokseumawe, Senin (23/4). 

* Termasuk yang Jadi Tersangka Korupsi

LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe masih mengevaluasi kinerja semua kepala dinas (kadis) di lingkungan pemko setempat, termasuk juga kadis yang kini menjadi tersangka kasus korupsi. Oleh sebab itu, Wali Kota Suaidi Yahya belum mengambil sikap apa pun terhadap kadis yang terjerat kasus hukum karena masih menunggu hasil evaluasi.

Untuk diketahui, dua kadis di Kota Lhokseumawe sekarang ini sudah berstatus tersangka korupsi. Pertama adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Kadisperindakop) berinisial Hm. Dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe beberapa bulan lalu. Hm menjadi tersangka korupsi pada program fasilitasi pengembangan usaha kecil senilai Rp 745 juta yang bersumber dalam APBK Kota Lhokseumawe tahun 2015. Di mana hasil audit BPKP terungkap adanya kerugian negara mencapai Rp 253.780.143. Untuk proses hukum, sekarang sudah masuk ke tingkat Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Kadis kedua yang terjerat hukum adalah, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe berinisal Mr. Dia menjadi tersangka korupsi dalam program pengadaan ternak senilai Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014. Di mana hasil audit BPKP, kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 8 miliar lebih. Pada kasus yang ditangani Satreskrim Polres Lhokseumawe tersebut, juga ada dua tersangka lainnya, yakni Dh sebagai Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Im selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Untuk berkas kasus ini, sampai sekarang masih berada pada penyidik Satreskrim Polres Lhokseumawe.

Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya di sela-sela meninjau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP di Lhokseumawe, Senin (23/4) kemarin, menjelaskan, tim evaluasi kinerja kepala dinas sudah terbentuk beberapa waktu lalu. Tim yang terdiri anggota Baperjakat Lhokseumawe dan pegawai BKN Regional XIII Aceh tersebut, sekarang ini pun sudah mulai berja. “Tahap awal berupa pengumpulan data administrasi,” jelas Wali Kota.

Menurut Suaidi Yahya, setelah tim evaluasi kinerja selesai bertugas, baru akan diambil kesimpulan nantinya secara menyeluruh, mana kadis yang tetap dipertahankan jabatannya, mana yang harus dirotasi, serta mana kadis yang perlu dinonaktifkan. “Setelah ada kesimpulan tersebut, baru diketahui berapa jabatan kadis yang kosong. Selanjutnya, baru akan dibuka pelelangan untuk jabatan yang kosong tersebut,” paparnya.

Sementara itu, saat ditanya sikapnya terhadap jabatan dua kepala dinas (kadis) yang sekarang ini sudah menjadi tersangka korupsi, Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengungkapkan, untuk posisi Kadisperindagkop memang sudah kosong, sehubungan Hm sudah ditahan. Untuk sekarang, posisi kadis di dinas itu diisi sementara sekretarisnya dengan status pelaksana tugas (Plt).

Sedangkan untuk kepala DKPP, sebut Wali Kota, masih bertugas seperti biasa. “Kita ada kebijakan-kebijakan. Kita tunggu saja setelah selesai tim evaluasi kinerja selesai bekerja. Baru diambil kesimpulan,” demikian Suaidi Yahya.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved