Opini

Politik Aceh ‘Shut down’

BEBERAPA waktu belakangan ini, isu politik muncul bergantian di Aceh. Isu tersebut acap menyeret hukum sebagai nilai tawar

Politik Aceh ‘Shut down’
SERAMBINEWS.COM/HERIANTO
Suasana Sidang paripurna khusus DPRA, Jumat (20/4/2018) mengambil keputusan menggugat Pergub APBA dan pergub alihkan lokasi cambuk dari ruang terbuka ke kompleks LP. 

Oleh Sulthan Muhammad Yus

BEBERAPA waktu belakangan ini, isu politik muncul bergantian di Aceh. Isu tersebut acap menyeret hukum sebagai nilai tawar, padahal hukum ada untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Cara cabang kekuasaan melaksanakan kewenangannya amburadur, bahkan penyelenggaraan pemerintahan Aceh cenderung serampangan. Tafsir terhadap sebuah regulasi dibentuk sesuai selera penafsir. Mereka lupa kalau negara dan pemerintahan itu ada untuk mencerdaskan anak bangsa, serta memastikan kesejahteraan rakyat. Itu perintah konstitusi, dasar hukum dari semua aturan dan kebijakan.

Rakyat sempat dibuat bingung, khawatir, takut, resah karena APBA tak kunjung disahkan. Maklum, mayoritas rakyat Aceh menggantungkan nasibnya pada APBA. Bayangkan sumbatan yang terjadi akibat keterlambatan anggaran, petani kesulitan menjual hasil produksinya dan berefek terhadap pelunasan utang di awal masa tanam. Pedagang merugi karena penurunan omset akibat daya beli yang menurun. Rakyat Aceh sengsara dalam ketidakpastian. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2017 menunjukan jumlah rakyat miskin sebesar 829 ribu orang (15,92%) dari total penduduk Aceh.

Oleh karena itu, rakyat butuh kejelasan, butuh keseriusan aparatur negara dan butuh political will yang berpihak. Jangan lupa bahwa itu semua adalah hak konstitusional rakyat. Hukumnya wajib bagi Gubernur dan DPRA mengedepankan keberpihakan untuk rakyat. Meskipun akhirnya disahkan melalui payung Pergub, namun konflik tersebut berakibat pada traumatik masyarakat. Asa rakyat terhadap perubahan menjadi lemah, efeknya tingkat kepercayaan publik terus menurun terhadap pelaku politik di Aceh. Meunyoe galak bek galak that, eunteuk hana galak le, dalam politik kalimat itu efektif bekerja. Sila ditelaah kembali, hampir setiap tahun drama APBA berulang.

DPRA, institusi yang bertugas bicara gagal melaksanakan tugasnya. Kekonyolan dalam melaksanakan fungsi telah berakibat pada hilangnya daya tawar. Dalam politik anggaran, kejelian adalah kunci. Dengan kejelian program-program siluman tak bertuan dan tak berguna bagi rakyat bisa diminimalisir, mengingat jumlah uang yang terbatas. Politisi debutan tak berkonsep serta miskin ide itu berhasil mendominasi kursi DPRA. Efeknya fungsi budgeting DPRA mandek.

Kehilangan arah
Legislatif dan eksekutif seperti kehilangan fokus dan arah. Mereka gamang dan asik dalam dagelan. Demi popularitas, pemerintahan Aceh berisik saat isu remeh-temeh tapi populer. Saat yang berdampak sistemik seperti irigasi dan pupuk bagi petani, kenyamanan berusaha bagi pengusaha, pendidikan dan kesehatan bagi rakyat miskin kebanyakan diam, karena tak memiliki solusi konkret apa pun. Aceh butuh kepemimpinan yang visioner, perwakilan yang cerdas, berwibawa dan menguasai masalah, serta masyarakat yang melek peradaban. Dengan demikian Aceh layak sebagai provinsi berkarakter Islam.

April hampir berakhir, hingga detik ini kegaduhan masih mewarnai dinamika politik keacehan. Belakangan rakyat disuguhkan pada pertikaian berjilid, lagi-lagi dalam isu remeh-temeh yang tak berpengaruh pada kehidupan riil masyarakat. Konstalasi politik lokal jauh dari perdebatan ilmiah, ruang diskursus publik tertutup oleh rasa benci akibat perbedaan pilihan politik rakyat. Caci-maki lebih mewarnai media sosial kita dibandingkan tawaran-tawaran konkret bagi pembangunan. Yang harum di publik kini adalah penawaran untuk paket proyek, efek dari APBA yang terlambat.

Semestinya April lebih maju dari April yang kita rasakan sekarang. Belum selesai dinamika pergub, terakhir tersiar kabar bahwa Pergub akan disengketakan di pengadilan. Maklum, mungkin ini adalah euforia berlebih atas keberhasilan gugat-menggugat beberapa bulan silam terkait UUPA yang dilucuti Jakarta. Beda kasus beda efeknya, beda pendekatan akan berbeda pengambilan keputusan, namun satu yang hampir pasti bahwa rakyat kembali terancam dalam ketidakpastian. Kini, publik kembali dihebohkan oleh metode pelaksanaan hukuman cambuk bagi terpidana kasus jinayah. Ada yang pro dilaksanakan secara terbuka, namun tak sedikit pula yang setuju tertutup. Alatnya atau payung hukmnya lagi-lagi sama, yaitu Pergub. Padahal jika ditelisik lebih jauh, kedua metode tersebut sama sekali tidak menghilangkan esensi pelaksanaan hukuman cambuk. Cara yang berbeda, namun tujuan tetap sama, keadilan.

Apakah kita menyadari bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun yang akan datang, dana otsus akan berakhir? Pasal 183 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyebutkan bahwa: (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Ayat (2) Dana Osus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon DAU Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon DAU Nasional. Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota sejak 2008 hingga 2017 sudah menerima alokasi dana otsus sebesar Rp 56,67 triliun.

Pada 2018 ini, besaran dana yang diterima Aceh mencapai Rp 7,9 triliun, masih yang 2% itu. Sebentar lagi menyisakan 1% untuk jangka lima tahun (sekitar Rp 3-4 triliun), namun tergantung plafon DAU, dan 2027 semuanya selesai. Lantas bagaimana nasib pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan rakyat Aceh ke depan? Apakah cukup dengan melihat sambil menunggu bola panas itu datang dan membakar habis mimpi-mimpi generasi muda Aceh ke depan? Bek sampe abeh batre bak pebulat-bulat lampu sente.

Waktu semakin mepet
Menyadari waktu yang semakin mepet dan persaingan global yang semakin menantang. Aceh butuh fokus pada aspek hajat hidup orang banyak. Gubernur selaku kepala pemerintah Aceh bersama DPRA sebagai mitra, semestinya keluar dari ego sektoral dan kegamangan yang sistematis. Ada banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan untuk kemajuan Aceh.

Jumlah orang cerdas di Aceh banyak, namun miskin negarawan. Dalam stok yang melebihi cukup itu semuanya bisa duduk bersama. Aceh butuh manivestasi baru menuju pembangunan yang berpihak bagi rakyat. Dalam sisa dana otsus yang tinggal tak seberapa itu, ada asa untuk melihat Aceh yang langka orang miskinnya, Aceh yang baik pelayanan kesehatannya, Aceh yang maju ekonomi rakyatnya, dan Aceh yang berkualitas pendidikannya.

Rasa acuh masyarakat terhadap kondisi politik negara diakibatkan oleh terbelenggu rasa takut dan terjebak dalam kondisi terpuruk. Jangan pernah ragu mengambil satu langkah besar, karena kita tak akan mampu melompat tinggi dengan langkah kecil. Dalam hal ini masyarakat harus melek terhadap prioritas memajukan Aceh. Yang berkewajiban untuk “menerangi” rakyat bukan PLN, tapi Gubernur bersama-sama DPRA.

* Sulthan Muhammad Yus, M.H., Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia. E-mail: sulthan@wainadvisory.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved