Pemkab Didesak Bayar Gaji Honorer

Seratusan mahasiswa yang berasal dari LMND, BEM Hukum dan BEM FISIP Universitas Malikussaleh (Unimal)

Pemkab Didesak Bayar Gaji Honorer
Komunitas mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), BEM Fakultas Hukum dan BEM Fisip Universitas Malikussaleh, gelar aksi memperingati Hari Buruh Sedunia dan Hari Pendidikan Nasional 2018 di bundaran, Simpang Kuta Blang, Lhokseumawe, Selasa (1/5/2018). SERAMBI/ZAKI MUBARAK 

* Juga Gaji Aparatur Desa

LHOKSEUMAWE – Seratusan mahasiswa yang berasal dari LMND, BEM Hukum dan BEM FISIP Universitas Malikussaleh (Unimal), Selasa (1/5), berdemo di Kota Lhokseumawe. Dalam aksinya untuk memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, mahasiswa mengeluarkan sejumlah tuntutan, baik untuk pemerintah pusat ataupun kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara.

Khusus kepada Pemkab Aceh Utara, salah satu isi tuntutan mahasiswa, yakni segera membayar gaji para honorer dan membayar gaji aparatur di 852 desa. Pantauan Serambi, sekitar pukul 10.30 WIB, para mahasiswa yang mengusung sejumlah spanduk dan poster berkumpul di halaman Masjid Agung Islamic Center. Selanjutnya, di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, mereka bergerak menuju Tugu Rencong Kuta Blang.

Di lokasi tersebut, mereka berorasi secara bergantian sekaligus membacakan pernyataan sikap. Setelah itu, para pendemo long march menuju Simpang Jam. Lalu kembali ke halaman Masjid Agung Islamic Center sebelum membubarkan diri secara tertib.

Panitia aksi yang juga Ketua BEM FISIP Unimal, Afrizal Nur Jailani, menyebutkan, pada aksi ini pihaknya mengeluarkan 9 pernyataan sikap, di antaranya, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok, listrik, dan BBM. Menuntut pemerintah untuk menghapuskan kerja kontrak dan outsourcing. Kemudian menolak upah murah dan mencabut PP 78 tahun 2015, mendesak pemerintah untuk merealisasikan Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan SDA untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, mereka juga mendesak Pemkab Aceh Utara untuk melunasi gaji aparatur 852 desa. Informasi lain yang diperoleh Serambi, selain APBG 2017 yang belum dicairkan, gaji honorer di semua instansi dan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) juga belum dibayarkan oleh pemkab Aceh Utara. Eksesnya, motivasi kerja PNS dan honorer menurun. “Mulai akhir 2017, sebagian PNS tak bisa bekerja penuh lagi, karena gaji dan TPK belum dibayarkan. Kami juga tak berani menyuruh mereka bekerja disiplin, dengan kondisi yang demikian,” ujar seorang pejabat di Aceh Utara.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ace Utara M Nasir kepada Serambi kemarin menyebutkan, gaji honorer sedang dalam proses pembayaran. Bahkan beberapa dinas sudah mulai dibayarkan seperti Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan, kemudian tiga hari lalu untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang berangkat ke Aceh Tengah mengikuti Pekan Olahraga Daerah (Popda).

Sedangkan untuk dinas lainnya, kata dia, menunggu siap Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). “Jadi, tanpa didemo memang sudah dibayarkan, karena sudah kita agendakan pembayaran mulai akhir April. Jadi, pembayaran ini tak ada sangkut pautnya dengan demo, termasuk pembayaran dana desa 2017 kepada keuchik, kita cairkan dalam dua pekan ini,” kata M Nasir.(bah/jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help