DPRA Tunjuk 3 Pengacara Gugat Pergub APBA

DPRA tampaknya serius ingin menggugat Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Mendagri, Tjahjo Kumolo karena

DPRA Tunjuk 3 Pengacara Gugat Pergub APBA
KETUA DPRA, Tgk Muharuddin bersama dua kuasa hukum DPRA, Mukhlis Mukhtar SH dan Burhanuddin SH memberikan keterangan pers terkait rencana menggugat Pergub APBA 2018 ke MA dan PTUN, Selasa (2/5). 

* Termasuk Pergub Cambuk dan UU Nomor 23/2014

BANDA ACEH - DPRA tampaknya serius ingin menggugat Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Mendagri, Tjahjo Kumolo karena mensahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 tahun 2018 tentang APBA. Rencananya, gugatan itu didaftarkan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu dekat.

Untuk proses ini, DPRA juga telah menunjuk tiga pengacara yaitu Mukhlis Mukhtar SH, Burhanuddin SH, dan Zulfikar Sawang SH. “Saat ini, kuasa hukum sedang menelaah secara rinci apakah memungkinkan kita gugat (Pergub APBA) ke PTUN selain ke MA,” kata Ketua DPRA, Muharuddin di ruang kerjanya, Rabu (2/5).

Selain itu, DPRA juga berwacana menggugat Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat (yang mengatur tempat pelaksanaan uqubat cambuk harus di dalam Lapas) ke MA dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Muhar yang didampingi kuasa hukum DPRA, Mukhlis Mukhtar dan Burhanuddin serta dua anggota DPRA lainnya, Murdani Yusuf dan Hendri Yono, menjelaskan alasan pihaknya menggugat Pergub APBA 2018 bukanlah untuk menghambat pelaksanaan pembangunan di Aceh.

“Memang ketika tidak terjadi kesepakatan pembahasan RAPBA, Pergub diperbolehkan. Tapi kami mempunyai alasan sendiri (menggugat) karena pada saat pembahasan ada tahapan yang dilangkahi. Inilah yang kami gugat supaya memperoleh kepastian hukum ,” katanya.

Disisi lain, tambah Muhar, Gubernur Irwandi selama ini selalu meminta DPRA untuk melakukan pengawasan penggunaan APBA 2018. Tapi, dokumen Pergub APBA tidak pernah diberikan ke dewan. “Kami melihat saudara Irwandi tidak konsisten dengan apa yang diucapkan,” katanya.

Dari segi anggaran pendampingan hukum, tambah Muhar, DPRA juga mengalami kesulitan karena tidak diplotkan dalam APBA 2018. Politisi Partai Aceh menilai, adanya upaya pemerintah untuk menghambat DPRA melakukan gugatan terhadap kebijakan Gubernur.

“Pada tahun 2017 dapat alokasi Rp 1 miliar untuk biaya pendampingan hukum. Tapi tahun 2018, tidak ada anggaran seperserpun untuk pendampingan hukum. Bagaimana kita melakukan gugatan ini, kan aneh. Kalau kita lihat, ini upaya melemahkan fungsi DPRA,” pungkasnya.

Sementara Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, menilai upaya DPRA menggugat Pergub sah-sah saja, karena itu dibolehkan secara hukum. Apalagi itu melekat dengan fungsi yang dimiliki oleh DPRA yaitu fungsi legislasi dan controlling terhadap jalannya roda pemerintahan.

“Perlu juga diketahui dengan adanya Pergub APBA, proyek pembangunan sudah bisa direalisasi. Sejak 2 April 2018 Pemerintah Aceh telah mengumumkan lelang paket proyek APBA 2018 sebanyak 2.872 paket dengan nilai Rp 4,9 triliun, yang tahapannya sedang berjalan, gaji pegawai juga sudah bisa dibayar,” katanya.

Begitu proyek pembangunan mulai dikerjakan, lanjutnya, maka uang akan berputar di dalam masyarakat. Dia mengatakan, ada Rp 15 triliun uang akan berputar di Aceh, dengan harapan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Jika gugatan DPRA berhasil, yang dirugikan adalah rakyat Aceh, karena uang sebesar 15 triliun tidak bisa dikucurkan untuk rakyat. Beasiawa anak yatim, rumah duafa, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pembukaan sawah baru, pupuk, benih, dan lain-lain juga tidak bisa dikucurkan,” ungkapnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help