Jaringan IT Pemko Terancam Diputus

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta bupati/wali kota se-Aceh tidak sembarangan mencopot

Jaringan IT Pemko Terancam Diputus
WAKIL Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didampingi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah saat membuka acara Rapat Koordinasi Kependudukan se-Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu (2/5). Rapat tersebut diselenggarakan untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Aceh. 

* Akibat Copot Kadisdukcapil tanpa Persetujuan Mendagri

BANDA ACEH - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta bupati/wali kota se-Aceh tidak sembarangan mencopot Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tanpa persetujuan Kemendagri. Permintaan tersebut disampaikan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof Dr Zudan Arif Fakhrullah saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kependudukan se-Aceh tahun 2018 di Aula Gedung Serbaguna, Setda Aceh, Kamis (2/5). Rakor yang diselenggarakan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) ini dibuka Wagub Ir Nova Iriansyah MT.

Untuk Banda Aceh, Zudan bahkan mengancam akan memutuskan jaringan komputer yang menghubungkan Pemko Banda Aceh dengan sistem IT (information technology) di Kemendagri, jika tak mengembalikan ke posisi semula pejabat yang dimutasi. “Banda Aceh sudah saya berikan teguran yang kedua, tetapi jaringan belum saya matikan. Kalau tidak mengikuti aturan dari pusat, maka jaringannya juga akan kita matikan, supaya tidak terjadi kerugian keuangan negara yang lebih besar,” tandas Zudan Arif di hadapan seratusan peserta rapat koordinasi.

Bukan hanya Banda Aceh yang sudah dilayangkan surat teguran. Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, juga telah menerima surat teguran serupa. Begitu juga dengan Kota Subulussalam. Namun, beberapa kabupatan/kota dianggap komit untuk menyelesaikan persoalan ini. “Sabang saya anggap selesai,” kata dia. Dalam suratnya bernomor 821.22/5053 tanggal 16 Maret 2018, Kemendagri memang menyurati Wali Kota Sabang, karena Kadisdukcapil diganti tanpa meminta persetujuan Mendagri.

Sebagaimana diketahui, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, melantik delapan pejabat eselon II untuk menduduki jabatan sebagai asisten pemerintahan dan kepala dinas di Aula Balai Kota Banda Aceh, Kamis (1/3/2018). Dalam pelantikan itu, seluruhnya terdapat 38 pejabat yang dilantik, mulai eselon II, III, hingga eselon VI.

Drs Syahrullah yang sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Banda Aceh, dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPPSDM) Banda Aceh. Sedangkan Dra Emila Sovayana yang sebelumnya Kepala BKPPSDM Banda Aceh dimutasi menjadi Kepala Disdukcapil Banda Aceh.

Masalahnya, kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, pergantian tersebut tanpa sepengetahuan pihaknya.

Rakor tersebut dihadiri kepala Disdukcapil kabupaten/kota se-Aceh, direktur perbankan dan rumah sakit se-Aceh, unsur BPJS, hingga para camat dan keuchik.

Wagub Nova Iriansyah saat membuka kegiatan mengatakan, isu kependudukan merupakan isu strategis yang kerap dibicarakan di berbagai tempat, bahkan kadang sarat dengan persoalan politik, terutama menjelang pemilu. “Persoalan kependudukan ini begitu rumit, karena banyak sekali persoalan administrasi yang menyertainya. Itu sebabnya langkah pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan besar yang harus diwujudkan,” katanya.

Kepala DRKA Drs Umar Dhani, MSi mengatakan, rakor tersebut bertujuan menginventarisir berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dukcapil kabupaten/kota, sehingga didapatkan solusinya. “Sehingga terwujudnya efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat,” tandasnya.

Zudan juga menjelaskan bahwa ke depan Dukcapil kabupaten/kota akan dijadikan lembaga vertikal di bawah Kemendagri. Namun, saat ini baru sebatas wacana, mengingat kemampuan keuangan negara belum memungkinkan untuk itu. “Ke depan memang didesain menjadi instansi vertikal, ketika keuangan negara sudah mampu,” tandasnya.

Zudan juga menjelaskan bahwa bukan tidak boleh Kadisdukcapil diganti, namun pergantian tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada. “Diganti boleh, tapi diusulkan dahulu oleh bupati kepada gubernur, dan gubernur kepada Mendagri,” tandasnya kembali.

Dia menyontohkan sebuah daerah yang mengusulkan diganti sekaligus 11 pejabat di Dukcapil, yakni 4 kepala bidang dan 7 eselon IV. “Ini bisa mati berdiri kepala dinas mengajari Kabid yang baru,” paparnya saat menjadi pemateri utama dalam Rakor Kependudukan itu. (sak)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved