Salam

Kampanye Terselubung Hangatkan Suhu Politik

Kehangatan menjelang tahun politik 2019 sudah sangat terasa sejak sekarang. Orang-orang sudah berani secara terang-terangan

Kehangatan menjelang tahun politik 2019 sudah sangat terasa sejak sekarang. Orang-orang sudah berani secara terang-terangan tampil memihak di depan publik. Berbagai aspirasi bertanda pagar juga menempel di kaos-kaos oblong para relawan politik.

Dalam pekan ini, suasananya bukan hanya hangat, tapi malah sudah pada tingkat mendekati kekerasan fisik. Para relawan Jokowi dan relawan politik anti-Jokowi sudah tampil berhadap-hadapan meski hanya memamerkan kaos oblong bertanda pagar “lagi sibuk kerja” dan “2019 ganti presiden.”

Padahal, kita semua sangat mengharapkan Pemilu 2019 berjalan santun, fair, dan berkualitas. Namun, di tengah harapan itu kita dikhawatirkan oleh ketegangan politik, khususnya di Jakarta. Ketegangan meningkat antara lain karena provokasi media sosial yang tidak terkendali. Para pakar politik melihat, kondisi ini sebagai peneguhan eksistensi media sosial dalam era demokrasi bicara.

Situasi itu pula semakin mengukuhkan orang untuk kian toleran pada pandangan berbeda, tetapi bisa juga sebaliknya. Media sosial justru bisa membuat bangsa ini terpolarisasi atau malah terpecah. Inilah dilema kita bersama memasuki masa kampanye Pemilu 2019. Namun, kita tetap berharap KPU/KIP sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, dan Polri sebagai penjaga keamanan bertindak sesuai dengan perannya. Pelanggaran kecil yang terus dibiarkan bisa kian membesar. Pelanggaran kampanye harus cepat diselesaikan. Penyebaran informasi palsu di media sosial harus segera diklarifikasi dan jika memang unsur-unsur memenuhi, maka penegakan hukum harus dilakukan.

Di sisi lain, komunikasi politik yang mengeksplorasi hasil jajak pendapat tentang popularitas tokoh yang bersaing dalam pemilu nanti menjadi primadona pemberitaan siang dan malam. Para pakar mengatakan, saat ini, hasil jajak pendapat dipakai sebagai landasan membangun kredibilitas figur yang berupaya mengungguli pesaingnya. Kalaupun hasil jajak pendapat tidak memberikan makna positif, kelompok–kelompok entitas pendukungnya akan melakukan pembelaan demi menjaga popularitas dan keterpilihan.

Namun, kenyataan itu ternyata mencemaskan juga banyak pihak. Ada peneliti yang mengatakan, “tidak dapat diabaikan, hasil jajak pendapat berbagai lembaga, menunjukkan adanya perbedaan substansial yang berpotensi menjadi kontraproduktif. Akibatnya, hasil jajak pendapat tertentu saja yang akan dipakai sebagai rujukan dalam komunikasi politik para kandidat yang bersaing.” Jadi, hasil jajak pendapat itu tidak dipakai secara fair, tapi dieksplor menurut kepentingan. Nah?!

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved