Ombudsman: Jangan Gugat Pergub APBA

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Aceh meminta DPRA untuk mengurungkan niatnya menggugat

Ombudsman: Jangan  Gugat Pergub APBA
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan pertemuan yang bertajuk 'Ngopi bersama wartawan peduli pelayanan publik' di 3 in 1 coffe, Banda Aceh, Jumat (5/1/2018). 

* Gubernur jangan Ulok-ulok di Facebook

BANDA ACEH - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Aceh meminta DPRA untuk mengurungkan niatnya menggugat atau melakukan judicial review terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) APBA 2018 agar pelayanan publik di Aceh tidak terganggu.

Apalagi hingga bulan kelima di tahun 2018 ini, APBA sebagai satu-satunya penggerak utama ekonomi Aceh masih belum dirasakan masyarakat. Padahal stimulus APBA penting untuk menggerakkan pelayanan publik yang juga berdampak pada ekonomi rakyat.

Atas dasar kondisi itulah Ombudsman Perwakilan Aceh merasa perlu meminta kepada DPRA agar tidak melakukan judicial review atau gugatan terhadap Pergub APBA 2018.

“Saya meminta ini demi kepentingan pelayanan publik. Sebagai kepala lembaga negara yang konsen pada pelayanan publik, saya punya kewajiban moral untukmenyampaikan hal ini secara terbuka, atau jika diperlukan saran tertulis dari Ombudsman pun saya siap melakukannya,” ucap Kepala Ombudsman Aceh, Dr Taqwaddin, kepada Serambi Jumat (4/5).

Memang menurutnya, secara juridis formal memang boleh saja DPRA atau siapapun yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke Mahmakah Agung. Tetapi secara sociolegal, gugatan ini dapat menghambat proses pencairan dana APBA yang notabene sekaligus menghambat perfoma pemerintah dalam melakukan pelayanan publik.

“Oleh karena itu, saya mengharapkan agar DPRA berlapang dada dengan Pergub tersebut agar pelayanan masyarakat dapat cepat berproses,” harap Taqwaddin.

DPRA sebagai perwakilan rakyat, lanjut dia, perlu mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Taqwaddin berharap agar menahan diri menggunakan media sosial Facebook sebagai ajang ulok-ulok.

“Agenda Pilkada sudah lama usai. Mari sama-sama kita mempercepat kemajuan Aceh. Nanggroe ini tidak bisa dibangun oleh seorang gubernur saja, tetapi pembangunan menuju Aceh Hebat mesti kita lakukan bersama-sama, saling mendukung, terutama dari DPRA. Idealnya hubungan antara DPRA dan Gubernur lagee ma ngon ku (bagaikan ibu dengan ayah),” kata Dr Taqwaddin.

Jika dicermati data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran di Aceh sungguh memprihatinkan. Ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak di Aceh, terutama dari DPRA dan Gubernur.

“Saya pikir mesti ada yang berani mengambil inisiatif secara terbuka untuk mendamaikan mereka. Kasihan Aceh akan makin terpuruk jika Gubernur dan DPRA terus gaduh. Rakyat Aceh menjadi korban atas kegaduhan ini,” ujar Taqwaddin.

Karena itu, dengan segala kerendahan hati, Taqwaddin sebagai salah seorang komponen masyarakat Aceh meminta kepada Gubernur dan DPRA untuk berdamai, baik secara pribadi maupun dalam kapasitas kelembagaan.
“Selanjutnya kepada DPRA yang dengan penuh kearifan dan kebijakannya, saya juga meminta untuk mencabut rencana menggugat Pergub APBA dan mari secara lapang dada untuk berdamai guna sama-sama mempercepat pembangunan Aceh,” harap Dr Taqwaddin.(dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved