Pusat Bolehkan Rakyat Kelola Sumur Minyak Tua

Ketua Umum Alumni Akademi Migas Indonesia (AMI), Dr Ibrahim Hasyim SE MM, mengatakan bahwa Pemerintah Pusat

Pusat Bolehkan Rakyat Kelola Sumur Minyak Tua
Tim Asosiasi Perawat Luka Indonesia atau Indonesia Wound Care Clinician Association (InWCCA), melakukan perawatan luka terhadap pasien luka bakar akibat ledakan dan kebakaran sumur minyak, di RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak, Aceh Timur, Sabtu (5/5) 

IDI - Ketua Umum Alumni Akademi Migas Indonesia (AMI), Dr Ibrahim Hasyim SE MM, mengatakan bahwa Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) menyebutkan sumur-sumur minyak bekas pengelolaan PT Pertamina dan Asamera tahun 1970-an seperti di Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, dibolehkan untuk dikelola oleh rakyat melalui kelompok koperasi bekerjasama dengan badan usaha milik daerah (BUMD).

Tujuannya agar masyarakat tetap bisa mengelola sumur-sumur minyak tradisional dan tetap memiliki lapangan pekerjaan sebagai sumber ekonomi. “Aturan membolehkan rakyat melalui kelompok koperasi bekerjasama dengan BUMD untuk mengelola sumur-sumur minyak tua. Karena sumur-sumur minyak tua itu masih memiliki cadangan minyak yang bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat,” jelas Ibrahim Hasyim, Sabtu (5/5).

Nanti setelah sistem pengelolaan ini berjalan, kata putra Aceh Timur ini, hasilnya bisa dijual kepada PT Pertamina. Sehingga proses pengolahan minyaknya tetap aman, dan tidak dijual sembarangan yang beresiko merusak mesin.

Ibrahim Hasyim mengatakan peraturan pemerintah yang memperbolehkan sumur-sumur minyak tua itu dikelola oleh kelompok koperasi yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen) ESDM Nomor 01 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

“Dengan sistem pengelolaan kerjasama antara kelompok koperasi dengan BUMD ini tentu tingkat pekerjaannya lebih aman, dan hasilnya juga tidak dijual sembarangan yang berisiko merusak mesin yang menggunakan BBM tersebut,” jelas Ibrahim.

Namun demikian, ungkap Ibrahim Hasyim, Permen ESDM yang mengatur tentang pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua itu masih berlaku umum. Sehingga Pemkab Aceh Timur, diharapkan dapat mengaturnya lebih rinci melalui peraturan bupati (Perbup).

Ia mencontohkan, seperti Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, yang membina kelompok masyarakat penambang minyak di kabupaten itu, dan pemerintah setempat telah membuat peraturan bupati (Perbup) yang merujuk kepada Permen ESDM tersebut.

Terkait solusi pengelolaan sumur minyak ini, Ibrahim Hasyim mengatakan telah mengusulkannya ke Pemkab Aceh Timur, melalui dinas perindustrian kabupaten setempat.

“Sekarang adalah momentum yang paling baik bagi kita untuk mengatur kembali sistem pengelolaan migas secara baik, legal, dan aman. Selain itu, nanti Pemkab juga bisa usul agar harga jual dari 70% harga minyak mentah sesuai ICP (Indonesian Crude Price), menjadi 80%. Sehingga nantinya dapat memperbaiki teknologi, keselamatan, pembinaan, dan pengawasan,” ungkap Ibrahim Hasyim.

Terkait penutupan pengeboran minyak illegal di Kecamatan Ranto Peureulak yang juga berdampak pada hilangnya mata pencarian warga setempat, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH mengingatkan Pemerintah Aceh ikut bertanggung jawab atas insiden kebakaran sumur minyak tradisional di Gampong Pasir Putih, Aceh Timur, yang menelan korban jiwa itu.

“Jika dari awal Pemerintah Aceh memberikan perhatian terhadap penambang tradisional ini dengan edukasi, legalisasi, dan fasilitasi sarana terhadap tambang tradisional ini, maka kecil kemungkinan terjadinya insiden yang terjadi 24 April 2018 lalu,” ungkap Safaruddin, Sabtu (5/5).

Terkait keputusan penutupan tambang rakyat, pihaknya menilai ini merupakan langkah yang tidak prorakyat. Karena selama ini banyak warga yang menggantungkan hidupnya di sektor ini. Jika mereka menganggur, bisa berdampak pada meningkatnya kasus kriminal di daerah ini. “Apalagi sudah ada peringatan dari warga, bahwa mereka siap jadi perampok jika beberapa tuntutan mereka tidak dipenuhi,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman alias Haji Uma, juga menyarankan agar Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Timur segera menmcari solusi terkait penanganan dan pengelolaan sumur minyak Gampong Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, sesuai keinginan masyarakat. “Masyarakat di sana berharap tetap memiliki lapangan pekerjaan sebagai sumber pendatapan ekonomi. Pemerintah perlu menyelamatkan masyarakat, karena mereka membutuhkan lapangan pekerjaan,” ungkapnya. “Kami juga akan membahas harapan masyarakat Ranto Peureulak ini di Komite II DPD RI yang membidangi Sumber Daya Energi dan Mineral,” katanya.(c49)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help