Pertumbuhan Ekonomi Aceh Ketiga Terendah

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I-2018 (Januari-Maret) 3,34 persen atau ketiga terendah

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Ketiga Terendah
WAHYUDIN, Kepala BPS Aceh

BANDA ACEH - Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I-2018 (Januari-Maret) 3,34 persen atau ketiga terendah untuk wilayah regional Sumatera. Angka ini di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera 4,37 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kedua terendah adalah Riau dengan pertumbuhan ekonomi 2,91 persen dan Kepulauan Bangka Belitung 2,46 persen.

Adapun pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu Sumatera Selatan 5,89 persen, diikuti Lampung 5,16 persen, dan Bengkulu 5,08 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Drs Wahyudin MM menyampaikan hal ini dalam Berita Resmi Statistik, di Aula BPS setempat, Senin (7/5). “Rendahnya pertumbuhan ekonomi Aceh karena dampak belum terealisasinya Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) hingga Maret 2018. Realisasinya hanya 1,3 persen dari APBA Rp 15 triliun yang digunakan untuk belanja pegawai dan lainnya.

Sementara untuk pembangunan yang berpengaruh terhadap ekonomi di Aceh belum keluar dan baru saja dilelang pada April lalu. “Jadi pada Januari hingga Maret belum ada sama sekali realisasinya,” ujarnya.

Ia menambahkan akibatnya struktur perekonomian Aceh pada kategori pertambangan dan penggalian tumbuh negatif yaitu minus 0,16 persen. Hal itu dikarenakan sektor pertambangan sangat bergantung pada anggaran, terutama galian C untuk pembangunan seperti pasir, batu dan lainnya. “Harusnya kalau ada pembangunan pasti kategori tersebut tumbuh besar,” katanya.

Ditanya soal rendahnya pertumbuhan ekonomi Aceh setiap tahun dalam triwulan I, menurut Wahyudin salah satu penyebab karena terlambatnya pengesahan APBA. Padahal, kata Wahyudin, jika APBA disahkan tepat waktu, maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Selain menggeliatnya pertumbuhan ekonomi di Aceh, juga adanya dana insentif yang diberikan untuk daerah yang mencapai miliaran rupiah.

“Syarat utama untuk memperoleh dana insentif ini, pengesahan APBA harus tepat waktu. Kedua, menggunakan e-goverment dan WTP. Nah, kita e-goverment dan WTP sudah terpenuhi, tetapi APBA tepat waktu yang tidak memenuhi. Yaa tidak bisa, namun kabupaten/kota ada yang tepat waktu dan mendapatkan dana insentif tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan agar APBA tepat waktu, maka ada dua pihak yang menentukan yakni eksekutif dan legislatif. Kedua pihak tersebut harus benar-benar bekerja sama dan bersinergi untuk masyarakat Aceh. “Apabila ini sudah bersinergi pada saat pembahasan dan dapat berkolaborasi dengan baik. Insya Allah penetapannya tepat waktu,” demikian Wahyudin. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help