46 Anggota DPRA Setuju Interpelasi Gubernur Irwandi

Sebanyak 46 dari 81 anggota DPRA yang hadir dalam Sidang Paripurna Khusus di Gedung Utama DPRA

46 Anggota DPRA Setuju Interpelasi Gubernur Irwandi
DOK SERAMBINEWS.COM
Tgk Muharuddin 

* Empat Hal akan Ditanyakan

BANDA ACEH - Sebanyak 46 dari 81 anggota DPRA yang hadir dalam Sidang Paripurna Khusus di Gedung Utama DPRA, Rabu (9/5) malam menyetujui usulan 36 orang inisiator anggota dewan untuk menggunakan hak interpelasi (hak meminta keterangan) kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf atas pengambilan kebijakan yang dinilai DPRA meresahkan masyarakat.

Namun begitu, ada dua fraksi yang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, dan tiga orang anggota PNA yang selama ini bergabung dalam Fraksi Nasdem. Sedangkan anggota Fraksi Nasdem hadir bersama Fraksi Partai Aceh, Fraksi dan Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin yang dimintai penjelasannya terkait masalah itu, Kamis (10/5) mengatakan, penggunaan hak interpelasi atau meminta keterangan dari gubernur atas kebijakannya yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat itu, didasarkan pada usul inisiatif 36 anggota DPRA yang berasal dari lima fraksi, yaitu Fraksi PA, Nasdem, PAN, PPP, dan Gerindra/ PKS.

Adapun permintaan keterangan yang akan diajukan pada saat mengundang Gubernur Irwandi Yusuf ke Gedung DPRA dalam waktu dekat adalah untuk memintai keterangan darinya lima hal. Pertama, terkait isi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Lokasi Eksekusi Hukuman Cambuk dari Ruang Terbuka di Depan Masjid ke Ruang Terbatas dalam Kompleks Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang telah mengundang aksi protes ormas Islam, kalangan pesantren, dayah, ulama, dan lainnya.

Kedua, Pergub Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA 2018 yang sampai kini dokumen pergubnya belum diserahkan ke DPRA untuk dijadikan bahan pengawasan.

Ketiga, tentang pernyataan Gubernur Irwandi Yusuf di media sosial yang tidak mencerminkan seorang Kepala Pemerintahan Aceh yang patut menjadi panutan atau suri teladan bagi masyarakat.

Keempat, terkait masalah dugaan korupsi pada pelaksanaan proyek Dermaga Pelabuhan CT 3 Freeport Sabang, diduga ada aliran dana kepada Gubernur Irwandi Yusuf. Sedangkan yang kelima menggugat Bawaslu RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) atas perekrutan anggota Bawaslu Aceh yang dilakukan Bawaslu RI.

Dewan, kata Muharuddin menggugat Bawaslu RI, karena Bawaslu RI dinilai melanggar isi Pasal 56-60 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sudah ada putusannya bahwa perekrutan anggota Bawaslu Aceh menjadi kewenangan DPRA. Tapi dalam persiapan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden tahun 2019 nanti, pihak Bawaslu sudah melakukan perekrutan anggota Bawaslu Aceh dengan berbagai dalih.

Padahal, kata Muhar, dalam gugatan sebelumnya atas UU Pemilu yang baru ke Makamah Konstitusi, untuk hal yang sama, dua pasal itu sudah dikembalikan lagi ke dalam UUPA. “Apa pihak Bawaslu belum mengetahui hal itu, makanya kita gugat kembali ke MK kesalahan yang dilakukan Bawaslu RI,” ujar Muharuddin.

Sedangkan terkait pemanggilan Gubernur Irwandi Yusuf ke Gedung DPRA untuk dimintai keterangannya atas lima hal tersebut, kata Muhar, akan dilakukan dalam waktu dekat. Sidang paripurna khusus pengambilan persetujuan lima hal tersebut dipimpin Ketua DPRA, Muharuddin, didampingi Wakil Ketua II, T Irwan Djohan.

Sedangkan dua orang wakil lainnya, yaitu Sulaiman Abda dari Fraksi Golkar dan Dalimi dari Fraksi Demokrat tidak hadir, Kedua partai itu merupakan partai pengusung pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah pada saat Pilkada 2017, dan apa alasannya belum jelas. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved