Bawaslu Harus Digugat Perdata

Pemerhati penyelenggara Pemilu di Aceh, Zainal Abidin SE, menyarankan agar DPRA tidak hanya menggugat

Bawaslu Harus Digugat Perdata
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Partai politik peserta Pemilu 2019 

* Termasuk Pansel Panwaslih Aceh
* Saran dari Mantan Pengawas Pemilu

BANDA ACEH - Pemerhati penyelenggara Pemilu di Aceh, Zainal Abidin SE, menyarankan agar DPRA tidak hanya menggugat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tetapi juga menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) atau (Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

DPRA berencana akan menggugat Bawslu RI ke DKPP karena telah merekrut anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh tanpa mempedomani aturan kekhususan Aceh. Usulan tersebut telah disetujui dalam sidang paripurna DPRA, Rabu (9/5) malam.

Zainal yang juga mantan Pengawas Pemilu Aceh Timur tahun 2012-2017 ini mengaku mendukung langkah DPRA yang akan menggugat Bawaslu ke DKPP. Tetapi ia mengingatkan DPRA agar berhati-hati, sebab padaprinsipnya gugatan ke DKPP hanya mengenai moral, etika dan filosofis penyelenggara dan pengawas Pemilu yang tidak sesuai dengan azas-azas yang telah ditentukan.

“Bagaimana nanti kalau output hasil dari gugatan di DKPP hanya menghasilkan dua perkara, yaitu hanya berupa teguran tertulis untuk seluruh komisoner Bawaslu RI atau peringatan keras, tetapi substansi kewenangan perekrutan tidak akan berubah,” kata Zainal kepada Serambi, Jumat (11/5).

Dari catatannya, DKPP telah menyidangkan 936 pengaduan tentang etik. Tetapi tidak semua komisoner KPU atau Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota yang mendapatkan kedua hukuman tadi, bahkan ada yang dipulihkan namanya karena tidak terbukti melanggar etik seperti kasus Panwaslih Aceh Timur pada Pilkada 2017.

Karena itu, apabila perekrutan anggota Panwaslih Aceh dianggap tidak sah karena tidak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka Zainal menyarankan DPRA untuk juga mengajukan gugatan perdata terhadap Bawaslu RI dan Pansel Panwaslih Aceh versi Bawaslu.

“Sebaiknya gugatan ini harus dilakukan secara perdata terhadap Bawaslu RI dan Pansel Panwaslih Aceh versi Bawaslu, atau dapat diadukan kembali ke MK karena Bawaslu dianggap menelikung secara sistematis atas keputusan MK terkait kewenangan Aceh,” saran Zainal.

Apabila gugatan ini tidak dilakukan, dia pastikan, Pilkada Aceh 2023 akan terjadi dualisme pengawas Pemilu di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Sebab, sambung Zainal,Bawaslu berencana melakukan perubahan lembaga pengawas dari bersifat adhoc menjadi permanen atau sebutannya akan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Jika kemudian Pemerintah Aceh dibebankan untuk melakukan perekrutan lembaga tambahan pada Pilkada ke depan. Kita akan melihat Aceh adalah daerah yang akan melakukan pemborosan biaya pengawasan secara luar biasa pada Pilkada seterusnya. Semoga hal ini tidak terjadi,” pungkas Pemerhati Penyelenggara Pemilu Aceh ini.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved